Kadispendikpora Banyuwangi Lantik Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Kadispendikpora Banyuwangi Lantik
Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Muhamadalisaifudin.blogspot.com. Bertempat di Aula SMAN 2 Genteng, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kadispendikpora Drs. Sulihtiyono, M.Pd melantik Tim Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan (TPKPMP) Kabupaten Banyuwangi. Dalam sambutannya, Kadispendikpora Banyuwangi, Drs.Sulihtiyono, M.Pd menyambut baik atas terbentuknya Tim Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan (TPKPMP) Kabupaten Banyuwangi.

Selain bisa membantu tugas Dispendikpora Banyuwangi, kerja Tim tersebut diharapkan juga mampu membantu terwujudnya program pendidikan yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Kadispendikpora Banyuwangi, juga berharap, usai dilantik, TPKPMP Banyuwangi, bisa langsung bekerja menjalankan tugasnya.

Sementara dalam sambutannya, Ketua Tim Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan (TPKPMP) Kabupaten Banyuwangi, H. Mujib, S.Pd mengatakan, TPKPMP memiliki beberapa tugas. Diantaranya melatih dan membina secara terus menerus dalam mengembangkan KTSP Berbasis Pendidikan Karakter kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah Kabupaten Banyuwangi. "Selain itu, Tim TPKPMP Banyuwangi juga memantau dan memonitoring pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Berbasis Karakter di Banyuwangi," imbuhnya.

Pada Sambutan akhir yang diwakili oleh H. Masykur Ali, MM selaku Pembina 1 TPKPMP Banyuwangi yang juga salah satu penggagas terbentuknya TPKPMP, berharap agar tim sebisa mungkin bekerja secara maksimal. Dia berharap, Desember 2010, menjadi bulan KTPS Berbasis Karakter Bangsa. "Sehingga memalui KTSP Berbasis Karakter Bangsa, Pendidikan bukan hanya menghasilkan output yang pintar, tapi juga benar," tandasnya. Susunan Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan Banyuwangi.

Ditulis Ulang Oleh Muhamad Ali Saifudin
Sumber: Dispendikbwi, Kadispendikpora Banyuwangi

Read More... Kadispendikpora Banyuwangi Lantik Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Mendiknas: Guru Perlu Introspeksi Diri

Hari Guru Nasional 2010

Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada hari ini, Kamis (25/11/2010), diperingati oleh semua guru Indonesia. Dalam upacara HGN di Gedung Kementrian Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengucapkan terima kasih kepada semua guru Indonesia atas dedikasinya terhadap dunia pendidikan di Indonesia. "Guru memiliki peran penting untuk memajukan pendidikan. Pendidikan yang mampu membangun karakter jujur, teguh, peduli," kata Nuh.

Nuh mengatakan, HGN kali ini mengambil tema Memacu Peran Strategis Guru dalam Mewujudkan Guru yang Profesionalitas, Bermartabat, dan Sejahtera. Dari tema tersebut, lanjut Nuh, ada tiga hal yang dapat dipetik dari peringatan HGN tahun ini. Pertama, HGN sangat baik untuk dijadikan ajang refleksi diri para guru. "Meski guru terkadang kurang menerima haknya, tetapi kurangnya itu bisa dijadikan investasi ke depan kepada masyarakat," tandas Nuh.

Kedua, HGN diharapkan menjadi upaya introspeksi dan ketiga, sebagai upaya menatap masa depan lebih baik dan menggapai cita-cita luhur. Berdasarkan itu, lanjut Nuh, ada tiga tugas penting yang harus diemban oleh seorang guru, yaitu mengajarkan ilmu, membentuk karakter yang mulia, serta menanam optimisme dan cita-cita positif.

"Jika guru berhasil menggabungkan ketiga tugas penting ini, maka sekolah akan menjadi rumah untuk membentuk kepribadian yang mulia bagi anak didik," tambah Nuh.

sumber: kompas.com, Jardiknas, Depdiknas.

Read More... Mendiknas: Guru Perlu Introspeksi Diri

Jadwal Pengadaan Formasi CPNSD Tahun 2010

Pengumuman CPNSD Formasi Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 

Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur

Kepada Sdr
Bupati/ Wali Kota Se-Jawa Timur

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Tanggal 7 Oktober 2010 Yang Lalu, Serta Memperhatikan Pula Keterlambatan Turunnya Surat Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNSD Tahun 2010 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Maka Jadwal Pelaksnaan CPNSD Formasi Tahun 2010 Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur Sebagai Berikut:

1. Pengumunan dan Pendaftaran CPNSD Formasi Tahun 2010 Dilaksanakan Mulai Tanggal 19 Nopember s/d 3 Desember 2010.
2. Ujian CPNSD Formasi Tahun 2010 Dilaksanakan Tanggal 12 Desember 2010.
3. Pengumuman Kelulusan CPNSD Formasi Tahun 2010 Dilaksanakan Tanggal 21 Desember 2010.

Demikian Untuk Menjadi Perhatian Dan Atas Kerjasamanya Disampaikan Terima Kasih.

A.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah

Dr. H. RASIYO, M.Si


Tembusan Kepada:
1. Bapak Gubernur (Sebagai Laporan)
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sebagai Laporan)
3. Sdr Kepala KANREG II KBN Sidoarjo


Info terbaru: Pengumuman Formasi CPNSD Banyuwangi 2010 disini.


Sumber: Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Pemprov Jatim

Read More... Jadwal Pengadaan Formasi CPNSD Tahun 2010

Tes CPNS Paling Cepat Pekan Ketiga November 2010

Lowongan Tes Cpns Untuk 32 Pemerintah Daerah Pada Minggu Ketiga November 2010

JAKARTA -- Pemerintah pusat menyerahkan masalah jadwal pelaksanaan tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada masing-masing daerah, yang dikoordinasikan di tingkat provinsi. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memperkirakan, pelaksanaan tes CPNS paling cepat pekan ketiga November 2010. Sedang lambat lambat akhir November 2010.

Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN-RB Ramli Naibaho menjelaskan, masalah pelaksanaan tes sangat tergantung dari kesiapan masing-masing daerah. Pemerintah hanya memerintahkan, agar pelaksanaan tes dilakukan serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi.

“Ya, paling cepat pekan ketiga, paling lambat akhir November,” terang Ramli Naibaho di Jakarta, kemarin (2/11). Mengapa harus pekan ketiga? Ramli menjelaskan, saat ini proses seleksi masih pada tahapan memerinci jabatan formasi CPNS masing-masing daerah, yang dilakukan Kementrian APN-RB. Mulai pekan ini, secara bertahap, rincian jabatan untuk masing-masing daerah sudah ditetapkan.

“Diupayakan dalam pekan ini sudah selesai semua,” ujar Ramli. Rincian jabatan formasi CPNS yang dimaksud, misalnya formasi Sumut. Sebelumnya Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, Pandapotan Siregar, menjelaskan, jumlah formasi CPNS 2010 sebanyak 7.209 CPNS. Formasi itu merupakan jumlah total yang dibutuhkan oleh 32 pemerintah daerah di Sumut.

Dari jumlah itu, tenaga guru yang paling banyak dicari dengan total 3 ribu kursi. Menyusul kemudian kemudian kebutuhan tenaga teknis mencapai 2.009 kursi serta tenaga kesehatan 1.957 orang. Nah, yang dimaksud rincian jabatan, dari 3 ribu guru yang dibutuhkan itu, berapa untuk guru TK, SD, SLTP, SMU, dan seterusnya. Untuk 1.957 tenaga kesehatan, berapa misalnya untuk dokter, berapa perawat, berapa bidan, dan seterusnya. Untuk dokter, masih harus dirinci lagi berapa dokter spesialis, dokter umum, atau dokter gigi. Rincian ini juga sudah termasuk rincian penempatan penugasan. Misalnya, sekian guru untuk sekolah A, B, C, dan seterusnya.

Dijelaskan Ramli, setelah rincian jabatan ini selesai, disusul kemudian tahapan formasi CPNS yang dari tenaga honorer. Targetnya, rincian untuk honorer ini selesai pada pertengahan November. Dengan demikian, jadwal tes paling cepat baru bisa dilakukan sekitar pekan ketiga.

Masih terkait dengan seleksi CPNS, Ramli mengatakan, keinginan pemerintah pusat untuk melakukan seleksi CPNS di daerah dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) tahun ini, tampaknya tidak bisa terealisasi secara keseluruhan. Selain keterbatasan sistem IT, daerah-daerah banyak yang belum paham dengan sistem CAT.

"Kami sebenarnya ingin sistem CAT bisa diberlakukan di daerah juga. Tapi karena keterbatasan infrastruktur berarti ditunda tahun depan," kata Ramli. Untuk di pusat, menurut Ramli, sudah banyak instansi yang menggunakan sistem CAT, seperti Kementerian Luar Negeri, BKN, Kepolisian, dan beberapa lagi yang lain. "Dengan sistem CAT, pelamar langsung bisa tahu nilainya. Jadi tidak perlu menunggu pemeriksaan lagi oleh pihak PTN," ujarnya.

Pernyataan Ramli tersebut dibenarkan Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno. Menurut dia, sistem CAT merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi yang dilakukan BKN. Penggunaan CAT sebagai upaya untuk memudahkan penghitungan skor yang diraih masing-masing peserta dengan tetap mengedepankan objektivitas, keakuratan, kecepatan dan transparansi dalam prosesnya, sekaligus upaya antisipasi terjadinya KKN.

"Proses penilaian dalam sistem CAT berlangsung objektif, transparan dan tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasilnya. Penggunaan sistem ini juga dapat menghapus rumor kalau tes CPNS berlangsung penuh kecurangan," terangnya. (sam/esy/jpnn)

Info terbaru: Pengumuman Formasi CPNSD Banyuwangi 2010 disini.

Sumber: http://www.jpnn.com

Read More... Tes CPNS Paling Cepat Pekan Ketiga November 2010

Persiapan Lowongan CPNS Banyuwangi 2010 2011

JELANG REKRUTMEN, BKD MINTA WASPADA MAKELAR CPNS

Menjelang penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penipuan kembali marak. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan puluhan juta rupiah. Untuk itu, Badan Kepegawaian (BKD) meminta kepada masyarakat agar hati-hati ketika ditawari makelar CPNS untuk menjadi PNS.

Kepala BKD, Akmal Boediyanto, di Gedung DPRD Jatim, Selasa (19/10) sore mengatakan, beberapa hari ini terakhir ini Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemprop Jatim di Jl Pahlawan, didatangi beberapa orang. Mereka mengaku mendapatkan surat pangilan dari BKD yang menyatakan mereka diterima sebagai CPNS.

"Kami barusan kedatangan 12 orang dari Madura sambil membawa surat yang menyatakan mereka diterima sebagai CPNS. Dalam surat tersebut, memang seperti surat asli karena ada tandatangan saya dan juga ada kop surat BKD.Ternyata surat tersebut palsu," ungkapnya.

Warga Madura itu ditawari oleh seseorang yang dapat menjadikan PNS dengan membayar Rp 30 juta hingga Rp 100 juta, disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kepangkatan. Untuk itu, pihaknya meminta agar mereka lapor ke polisi karena itu penipuan. "Saya perkirakan jumlah masyarakat yang terkena tipu CPNS ini banyak," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pada masyarakat luas jika ditawari masuk sebagai PNS tanpa tes atau mengirim surat yang menyatakan diterima sebagai PNS, jangan tidak mudah percaya. Sebab, rekrutmen CPNS ini akan dibuka pada 12 Nopember mendatang.

Disinggung soal keterlibatan orang dalam (pegawai BKD, red), ia tidak yakin ada pegawainya yang terlibat. Namun, jika memang ada yang terlibat dalam penipuan, maka pihaknya akan menyerahkan kasusnya pada aparat kepolisian karena sudah masuk ranah pidana.

Penerimaan CPNS itu sendiri ada dua yaitu jalur khusus dan jalur umum. Jalur khusus ini diperuntukan bagi karyawan honda (honorer daerah) yang digaji lewat APBD dan APBN. Untuk jalur khusus ini ada 117 honda yang sudah didata dan mereka itu semua akan menjadi PNS karena saat pendaftaran beberapa waktu lalu datanya ketinggalan sehingga belum masuk data base BKN.

Sedangkan tenaga non APBD dan APBN saat ini sedang dilakukan pendataan.Untuk jalur umum, pengumuman penerimaan akan dilakukan serentak baik kota atau kabupaten pada 12 Nopember mendatang.

Untuk penerimaan CPNS di Pemprop Jatim ini, berdasarkan kuota yang diberikan MenPAN, sebanyak 278 orang. Karena dirasakan masih kurang, pihaknya meminta tambahan kuota lagi menjadi 283 orang. Namun hingga sekarang belum ada tanggapan dari MenPAN. "Adapun formasinya adalah 60% untuk tenaga pendidik dan tenaga medis.Sedangkan sisanya adalah tenaga teknis," ujarnya. (adi)

Info terbaru: Pengumuman Formasi CPNSD Banyuwangi 2010 disini.

sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id

Read More... Persiapan Lowongan CPNS Banyuwangi 2010 2011

Jelang CPNS, Honorer Membangkak

JAKARTA - Pemerintah masih mentolerir daerah yang telat memasukkan data honorer. Padahal berdasar surat edaran Menpan & RB No.5/2010, bahwa batas terakhir usulan data honorer oleh BKD ke BKN ditenggat 31 Agustus 2010. Kenyataannya, data itu membengkak sebanyak 20.826 honorer dari sebelumnya.

Hasil rekap BKN per 31 Agustus 2010 terdata 131.484 honorer. Dengan terjadinya penambahan itu, maka total honorer hingga Rabu (6/10), yang akan diverifikasi untuk diangkat menjadi CPNS totalnya menjadi 152.310 orang.

Sekretaris Menneg PAN&RB, Tasdik Kinanto, mengatakan, seluruh data yang masuk ke BKN (152.310 orang) tersebut semuanya akan diverifikasi dan validasi datanya. Dispensasi atas keterlambatan memasukkan data oleh BKD karena masalah teknis. Di mana banyak daerah yang kesulitan melakukan pendataan lantaran lokasi pendataan di daerah terisolir.

"Paling banyak wilayah timur yang memasukkan data paling akhir. Tapi ini masih bisa dimaklumi. Kalau daerah yang lokasinya tidak terisolir tidak ada kompromi," ujar Tasdik pada JPNN, Rabu (6/10).

Kebijakan ini, terangnya, atas amanat Meneg PAN&RB EE Mangindaan yang meminta seluruh data honorer di BKN diverfikasi dan validasi. Ini agar tidak ada lagi laporan data honorer yang tercecer part two (tahap kedua).

"Pak menteri mewanti-wanti ini yang terakhir. Makanya, dalam proses verifikasi dan validasi diminta harus cermat, tertib, dan teliti. Selain itu tim verifikasi harus menjaga integritasnya jangan sampai tergoda dengan percobaan suap," tegasnya.(esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/10/06/73973/Jelang-CPNS,-Honorer-Membangkak-

Read More... Jelang CPNS, Honorer Membangkak

Pemetaan Guru Dispendik Banyuwangi Tahun 2010

Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Dispendik Banyuwangi Tahun 2010
Oleh Muhamad Ali Saifudin *)

Kepada Yth, Bapak/ Ibu Kepala Sekolah SD/SLB/SMP/SMA/SMK Negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Banyuwangi, berikut kami membantu memberikan informasi tentang Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT yang ada dimasing-masing sekolah yang Bapak/ Ibu pimpin.

Data ini kami peroleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi. Kami hanya membantu menyebarluaskan informasi ini, sebenarnya informasi ini dapat diunduh di http://dispendikbwi.co.cc atau http://dispendikbwi.blogspot.com, namun tidak ada salahnya jika informasi Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT di SD/SLB/SMP/SMA/SMK Negeri Banyuwangi ikut juga kita sebarluaskan disini..

Perlu diketahui juga oleh Bapak/ Ibu Kepala Sekolah SD/SLB/SMP/SMA/SMK Negeri Banyuwangi bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyuwangi sudah meluncurkan weblog http://dispendikbwi.co.cc atau http://dispendikbwi.blogspot.com, berbagai informasi tentang kedinasan sudah diupload di http://dispendikbwi.co.cc atau http://dispendikbwi.blogspot.com.

Berikut data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT di SD/SLB/SMP/SMA/SMK Negeri Banyuwangi tahun 2010 yang kami unduh dari http://dispendikbwi.co.cc atau http://dispendikbwi.blogspot.com

1. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SD Negeri download disini
2. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SLB Negeri download disini
3. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SMP Negeri download disini
4. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SMA Negeri download disini
5. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SMK Negeri download disini

Silakan di download data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwang Tahun 2010, Data tersebut segera dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga dalam bentuk print out dan softcopy (CD), dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyuwangi paling lambat pukul 12.00 WIB, Senin, 27/9/2010.

Sumber: http://dispendikbwi.co.cc
Sumber: http://dispendikbwi.blogspot.com
Image: http://carikkaligondo.blogspot.com

Read More... Pemetaan Guru Dispendik Banyuwangi Tahun 2010

Dispendikpora Banyuwangi: Mutasi Ratusan Guru Dibatalkan

Mutasi Ratusan Guru Dibatalkan

BANYUWANGI-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispendikpora) melakukan mutasi ratusan guru sekolah dasar (SD) Sabtu lalu (14/8). Namun, dua hari kemudian (16/8), mutasi masal itu dibatalkan secara mendadak tanpa ada penjelasan kepada guru yang terkena mutasi.

Jumlah guru yang terkena mutasi kali ini mencapai sekitar 237 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang bidang studi. Bahkan, surat keputusan (SK) mutasi itu juga sudah diberikan kepada masing-masing guru pada akhir pekan lalu.

Setelah mengantongi SK mutasi, mereka mendatangi sekolah tempat tugas barunya Senin kemarin. Mereka datang ke tempat tugas yang baru untuk laporan dan memperkenalkan diri kepada masing-masing kepala sekolah.

Namun, pada saat mereka datang ke sekolah tempat tujuan, ternyata mereka ditolak. Ratusan guru itu pun kaget dan bertanya-tanya tentang alasan penolakan mereka.

Para guru itu pantas kaget, karena mereka sudah mengantongi SK mutasi yang diteken langsung Bupati Ratna Ani Lestari. Setelah ditolak di tempat kerja yang baru, akhirnya sejumlah guru kembali ke sekolah asal.

Di sekolah asal pun mereka juga ditolak. Penolakan sekolah asal itu juga sangat beralasan. Sebab, guru yang bersangkutan sudah menerima SK mutasi untuk bertugas di tempat yang baru. Meski begitu, ada beberapa kasek yang menjelaskan kepada guru bahwa mutasi itu ternyata dibatalkan.

Sementara itu, informasi yang diterima wartawan koran ini, dasar beberapa kasek menolak guru tersebut karena ada pesan singkat (SMS) yang berisi informasi pembatalan mutasi dari salah seorang pejabat Dispendikpora. "Di tempat yang baru kami ditolak, kembali ke sekolah lama juga ditolak. Terus kita bertugas di mana," ujar seorang guru seraya meminta agar dirahasiakan identitasnya.

Kepala Dispendikpora Banyuwangi, Sulihtiyono, membenarkan adanya mutasi ratusan guru tersebut. Hanya saja, kata Sulihtiyono, pelaksanaan mutasi itu ditunda. Penundaan mutasi itu dilakukan karena masih perlu ada revisi.

Menurut Sulihtiyono, mutasi dilakukan dalam rangka pemerataan. Sebab, saat ini guru harus memiliki waktu 24 jam mengajar agar mendapatkan sertifikasi. "Tidak dibatalkan, tapi masih ditata lagi," ujarnya diplomatis.

Dia menambahkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, mutasi ratusan guru segera dilakukan. Saat ini, pihaknya masih melakukan penataan ulang beberapa guru yang terkena mutasi tersebut.

Secara terpisah, ketika dikonfirmasi masalah mutasi ratusan guru, Bupati Ratna Ani Lestari mengatakan, penataan ulang guru yang terkena mutasi itu dilakukan agar guru tidak menumpuk di wilayah perkotaan Banyuwangi.

Menurut Ratna, kalau semua guru menghendaki mengajar di Banyuwangi, lalu siapa yang akan mengajar di pedesaan. Pihaknya tidak ingin ada diskriminasi dalam penempatan guru PNS di kota dan desa. "Kalau tujuannya hanya ingin dekat rumah, ya suruh bikin kantor sendiri saja," ujar Ratna.

Menurut Ratna, penataan ulang itu dilakukan karena banyak keluhan dari sejumlah kepala sekolah. Berdasarkan keluhan itu, mata Dispendikpora melakukan penataan ulang.

Dia menambahkan, semua guru yang berasal dari Banyuwangi, menghendaki pindah ke Banyuwangi. "Kalau semua di Banyuwangi, kan perputaran uang hanya menumpuk di Banyuwangi," tambahnya. (afi/bay)

Sumber: Radar Banyuwangi Jawa Pos

Read More... Dispendikpora Banyuwangi: Mutasi Ratusan Guru Dibatalkan

Aturan Baru Kenaikan Pangkat Bagi Guru PNS

Berdasarkan Peraturan Menterii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No 16 Tahun 2009 Tanggal 10 November 2009, maka mulai tahun 2011 bagi Guru PNS yang akan mengusulkan kenaikan pangkatnya harus memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah kredit point yang harus didapat dalam pengembangan diri dan karya tulis. Lebih jelasnya lihat berikut ini :

1. Kenaikan pangkat dari IIIA ke IIIB guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (Pelatihan dan Kegiatan Kolektif Guru) yang besarnya 3 angka kredit
2. Kenaikan pangkat IIIB ke IIIC guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar angka kreditnya 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif (KTI, Membuat Alat Peraga, Alat Pembelajaran, Karya Teknologi/Seni) dengan 4 angka Kredit
3. Kenaikan Pangkat IIIC ke IIID guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar kredit 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau karya inovatif dengan 6 angka kredit
4. Kenaikan Pangkat IIID ke IVA guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan Publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 8 angka kredit
5. Kenaikan Pangkat IVA ke IVB guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit serta Publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 12 angka kredit
6. Kenaikan pangkat IVBke IVC guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit serta publikasi karya Ilmiah dengan 12 angka kredit
7. Kenaikan pangkat IVC ke IVD guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit serta Publikasi karya ilmiah/Inovatif dengan 14 angka kredit
8. Kenaikan Pangkat IVD ke IVE guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit serta publikasi karya ilmiah/inovatif dengan 20 angka kredit

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT GURU IVA KE ATAS

* Susunlah dokumen sesuai dengan Daftar Usulan Penentapan Angka Kredit (DUPAK)
* Lengkapi dokumen dengan lampiran yang mendukung
* Periksa dan konsultasi kepada guru senior tetang tata cara pengusulan kenaikan pangkat
* Mintalah surat pengantar Kepala Sekolah atas usulan penilaian tersebut (sebelumnya jangan lupa pengesahan karya ilmiah atau karya inovatif lainnya oleh Kepala Sekolah)
* Apabila dikirim secara berkelompok antar sekolah, mintalah surat pengantar dari KaDiknas
* Kirim dokumen tersebut ke Biro Kepegawaian Depdiknas d.a Komplek Depdiknas Gedung C Lantai 5 Jl.Sudirman, Senanyan, Jakarta

Sumber: http://jainiey.wordpress.com/2010/03/13/aturan-baru-kenaikan-pangkat-bagi-guru-pns/

Read More... Aturan Baru Kenaikan Pangkat Bagi Guru PNS

Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Diberi Waktu 2 (dua) Tahun Untuk Menata Guru

Kemdiknas: Penataan Guru Nasional Perlu waktu 2 Tahun

Guru wajib mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, demikian diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Beban kerja guru tersebut wajib dipenuhi oleh guru untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.

Untuk pengaturan beban kerja guru, Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2009 sebagai landasan dalam melakukan pengaturan pelaksanaan tugas guru mengajar.

Pada kenyataan diketahui bahwa di beberapa kabupaten/kota banyak guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan kelebihan guru, penyebaran guru tidak proporsional, dan jumlah rombongan belajar yang tidak mencukupi.

Agar beban kerja tersebut terpenuhi maka Kabupaten/Kota harus memiliki perencanaan kebutuhan dan pendistribusian guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga kelebihan guru tidak terjadi dan semua guru dapat memenuhi kewajibannya dalam hal beban kerja per minggu. Guru yang telah memiliki sertifikat profesi pendidik akan menerima hak berupa tunjangan profesi dan maslahat tambahan apabila telah memenuhi kewajiban beban kerja tatap muka.

Terkait dengan adanya permasalahan tersebut, Peraturan Mendiknas Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Mendiknas memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan guru di wilayahnya selama 2 (dua) tahun. Dalam jangka waktu tersebut Kabupaten/Kota membenahi penyebaran/distribusi guru dan membuat perencanaan kebutuhan guru yang lebih baik.

Selama jangka waktu tersebut, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di wilayah kabupaten/kota, guru dapat memenuhi beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dengan cara: mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya dan/ atau mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada guru mata pelajaranya pada satuan administrasi pangkal atau satuan pendidikan lain; menjadi Tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan; menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka; menjadi guru inti/instruktur/turo pada kegiatan kelompok kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP); membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kerohanian, Pasukan Pengibar Bendera (Paskriba), Pecinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sebagainya; membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan perilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri; melakukan pembelajaran bertim (team teaching) dan/atau;melakukan pembelajaran perbaikan (remedial teaching).


Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tersebut secara teknis diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PMPTK Depdiknas. Pedoman tersebut dapat diakses di website ini.


Dua tahun merupakan waktu yang singkat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan penghitungan kebutuhan guru, penataan guru melalui penyebaran guru secara proporsional. Semoga dengan kerjasama yang harmonis antara Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, guru, kepala sekolah, dan pengawas semua dapat berjalan dengan lancar. (SA/Prodik)

Sumber: http://pmptk.kemdiknas.go.id

Read More... Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Diberi Waktu 2 (dua) Tahun Untuk Menata Guru

Seluruh Honorer Diangkat PNS

Tahun Anggaran 2009, Lalui Seleksi Administrasi
Seluruh Honorer Diangkat PNS

JAKARTA (RP) – Pemerintah terus berupaya memperbaiki struktur kepegawaian di negeri ini. Rencananya, 83.487 tenaga honor (honorer) yang terdaftar di data base diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2009.

Tapi, para honorer ini harus melalui proses seleksi administrasi untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Ini merupakan program lanjutan setelah sejak 2005 hingga 2008 telah mengangkat sekitar 837.312 formasi dari 920.702 jumlah honorer yang terdaftar di data base. ?Diharapkan dengan diangkatnya honorer pada tahun 2009 tersebut, tidak ada lagi honorer yang belum diangkat menjadi PNS, yang selalu menjadi masalah dan menimbulkan protes selama ini,? kata Menteri Negara Pendayaangunaan Apatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (27/4).


Berdasarkan pendataan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tenaga honor per Juni 2006 berjumlah 920.702. Di antaranya, bekerja sebagai tenaga guru 351.505 orang (38 persen), tenaga kesehatan 76.069 orang (8 persen), tenaga penyuluh 7.533 orang (1 persen), tenaga teknis 208.984 orang (23 persen) dan tenaga administrasi 276.611 orang (30 persen).

Dengan sistem pendataan yang kronologisnya telah disampaikan, seharusnya tidak ada lagi tenaga honor yang tercecer atau tertinggal atau tidak masuk dalam database atau yang tidak terakomodir,? tegasnya.

Taufiq mengatakan, rasio perbandingan yang dominan pada formasi honorer dibandingkan formasi pelamar umum kerap menimbulkan masalah. Yang paling parah, hal itu berakibat bertambahnya PNS yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Untuk itu pada pengangkatan formasi tahun ini pemerintah akan bekerja dengan lebih baik.
?Selain itu untuk menambahan formasi CPNS 2009 baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, kami telah meminta pendapat Menkeu terkait dampak pada kemampuan keuangan negara,? katanya.

Upaya itu, kata dia, ditempuh untuk memprioritaskan penyelesaian pengangkatan honorer sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2005 Jo PP Nomor 43 tahun 2007 dan CPNS pengganti pensiun. Beruntung, terangnya, upaya itu telah mendapat persetujuan tertulis dari Depkeu dan Kepala BKN. Namun, honorer yang tercatat tersebut tidak secara otomatis mendapat Nomor Induk (NIP) PNS, tapi harus diseleksi administrasi di BKN.

Selain itu, bagi honorer yang tidak dapat ditampung dalam PP no 48 tahun 2005, dapat dicarikan solusinya dengan ketentuan satuan organisasi bahwa negara masih memerlukan tenaganya dan memenuhi syarat kompentensi yang diperlukan melalui seleksi,? ujarnya.(zul/fia)

sumber: http://www.riaupos.info/main/index.php?mib=berita.detail&id=922

Read More... Seluruh Honorer Diangkat PNS