Foto Saya
Muhamad Ali Saifudin
Berbuat dan Bermanfaat
Lihat profil lengkapku

Selamat Datang di Weblog Muhamad Ali Saifudin *)

Penulis berusaha menyajikan berbagai informasi tentang Pendidikan, Belajar Bahasa Inggris, Informasi SMK, NUPTK, Sertifikasi Guru, Wisata, Tips dan Trik. Motto Penulis "Yang Abadi adalah Perubahan dan yang Pasti adalah Ketidakpastian, Siapa yang tidak Berani Berubah tidak akan Memiliki Kepastian".

Copy Paste artikel Tips Trik Wisata Belajar Pidato Bahasa Inggris SMK dalam blog ini boleh asal:

1). Memuat nama penulis Muhamad Ali Saifudin.
2). Menyertakan alamat http://muhamadalisaifudin.blogspot.com ke sumber artikel yang ditulis
.
3). Kritik dan Saran Tips Trik Wisata Belajar Pidato Bahasa Inggris SMK Klik Disini
*) Muhamad Ali Saifudin tinggal di http://muhamadalisaifudin.blogspot.com
Tampilkan postingan dengan label Kabar Guru. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kabar Guru. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 Desember 2010

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2010 Banyuwangi

. Kamis, 09 Desember 2010
1 komentar
P E N G U M U M A N
Nomor : 810/2512/429.203/2010

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi Formasi Tahun 2010 Nomor : 810/506/429.203/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Penetapan Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi Formasi Tahun 2010 yang dinyatakan LULUS seleksi administrasi, dan berhak mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi Formasi Tahun 2010, dapat di download melalui link berikut ini:

  1. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2010 Kabupaten Banyuwangi.
  2. Prosedur Pengambilan Tanda Peserta Ujian Seleksi CPNSD Banyuwangi 2010.
  3. Tata Tertib Peserta Ujian Akademis CPNSD Kabupaten Banyuwangi 2010.

Read More... Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2010 Banyuwangi

Kadispendikpora Banyuwangi Lantik Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan

.
0 komentar
Kadispendikpora Banyuwangi Lantik
Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Muhamadalisaifudin.blogspot.com. Bertempat di Aula SMAN 2 Genteng, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kadispendikpora Drs. Sulihtiyono, M.Pd melantik Tim Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan (TPKPMP) Kabupaten Banyuwangi. Dalam sambutannya, Kadispendikpora Banyuwangi, Drs.Sulihtiyono, M.Pd menyambut baik atas terbentuknya Tim Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan (TPKPMP) Kabupaten Banyuwangi.

Selain bisa membantu tugas Dispendikpora Banyuwangi, kerja Tim tersebut diharapkan juga mampu membantu terwujudnya program pendidikan yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Kadispendikpora Banyuwangi, juga berharap, usai dilantik, TPKPMP Banyuwangi, bisa langsung bekerja menjalankan tugasnya.

Sementara dalam sambutannya, Ketua Tim Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan (TPKPMP) Kabupaten Banyuwangi, H. Mujib, S.Pd mengatakan, TPKPMP memiliki beberapa tugas. Diantaranya melatih dan membina secara terus menerus dalam mengembangkan KTSP Berbasis Pendidikan Karakter kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah Kabupaten Banyuwangi. "Selain itu, Tim TPKPMP Banyuwangi juga memantau dan memonitoring pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Berbasis Karakter di Banyuwangi," imbuhnya.

Pada Sambutan akhir yang diwakili oleh H. Masykur Ali, MM selaku Pembina 1 TPKPMP Banyuwangi yang juga salah satu penggagas terbentuknya TPKPMP, berharap agar tim sebisa mungkin bekerja secara maksimal. Dia berharap, Desember 2010, menjadi bulan KTPS Berbasis Karakter Bangsa. "Sehingga memalui KTSP Berbasis Karakter Bangsa, Pendidikan bukan hanya menghasilkan output yang pintar, tapi juga benar," tandasnya. Susunan Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan Banyuwangi.

Ditulis Ulang Oleh Muhamad Ali Saifudin
Sumber: Dispendikbwi, Kadispendikpora Banyuwangi
Read More... Kadispendikpora Banyuwangi Lantik Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Susunan Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

.
0 komentar
Susunan Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan
(TPKPMP) Kabupaten Banyuwangi

NoJabatanNamaKeterangan
1Penanggungjawab: Drs. Sulihtiyono, M.PdKadispendikpora
2Pengarah 1: Drs. Catur Pamarto, M.PdKabid Dikdasmen
3Pengarah 2: Drs. Suhud, AR,SH,MMKasi Dikdasmen
4Pengarah 3: Drs. H. Nur Akhwandi, MMKasi Dikdasmen
5Pembina 1: Drs. H. Masykur Ali, MMPengawas Dikmen
6Pembina 2: Husin Matamin, STKetua PGRI
7Pembina 3: Drs. Moh. Hasyim, MM,M.PdPengawas Dikmen
8Pembina 4: Drs. SularsoPengawas Dikmen
9Ketua: H. Mujib, S.PdKa. SMAN 2 Genteng
10Wakil 1: Drs. H. Moh. Rifa'i, M.PdGuru SMAN 2 Genteng
11Wakil 2: Drs. H. Ashadi, M.PdGuru SMAN 1 Cluring
12Sekretaris 1: Drs. SiswajiGuru SMAN Glagah
13Sekretaris 2: Suratno, S.Pd,MMKa. SMAN 1 Cluring
14Bendahara: Drs. H. Endi Rudiono, MMKa. SMPN 3 Siliragung

Tim Fasilitator SD/SMP/SMA/SMK
Koordinator: Drs. H. Triyono, MM (Pengawas Dikmen Banyuwangi)
Anggota Tim TPKPMP Banyuwangi


1Anggota TPKPMP: Drs. MujionoKa. SMAN Giri,Ketua MKKS
2Anggota TPKPMP: Drs. SubiyantoKa.SMPN 2 BWI,Ketua MKKS
3Anggota TPKPMP: Drs. Joko SulistionoKoor.Pengawas TK,SD Bwi
4Anggota TPKPMP: Drs. H. Ahmad RodliLP Ma'arif NU Banyuwangi
5Anggota TPKPMP: Nawahid, S.Pd,M.PdDikdasmen Muhammadiyah
6Anggota TPKPMP: Drs. SunartonoPerpenas 17 Agustus 1945 Bwi
7Anggota TPKPMP: Drs. Suparmin, SHStaf Kec. Purwoharjo
8Anggota TPKPMP: Drs. Istu HandonoKa. SMAN 1 Wongsorejo
9Anggota TPKPMP: M. Nur Syukroini, M.PdGuru SMAN Srono
10Anggota TPKPMP: Drs. H.Karimullah, M.PdKa. SMKN 1 Banyuwangi
11Anggota TPKPMP: Taufiq Santoso, ST, M.PdGuru SMKN 1 Glagah
12Anggota TPKPMP: Rusiyanto, S.PdGuru SMK Gajah Mada
13Anggota TPKPMP: Drs. H. SaroniGuru SMP 1 Genteng
14Anggota TPKPMP: Drs. Subiyantoro, M.PdKa. SMPN 2 Srono
15Anggota TPKPMP: Drs. SupriyadiKa. SMPN 2 Songgon
16Anggota TPKPMP: Sukisno, S.PdGuru SMPN 2 Siliragung
17Anggota TPKPMP: Drs. H. Sujianto, MMKa. SMPN 2 Genteng
18Anggota TPKPMP: Drs. Nurrohim, M.PdGuru SMPN 2 Kalipuro
19Anggota TPKPMP: Dra. Ririn IndriastutiGuru SDN 1 Gombengsari
20Anggota TPKPMP: Drs. H. Hanafi, M.PdKa. SDN 1 Genteng
21Anggota TPKPMP: Drs. Joko SubiyantoPengawas TK,SD Genteng
22Anggota TPKPMP: Drs. Jumu'ahPengawas TK,SD SIliragung
23Anggota TPKPMP: Drs. MukhiyarPengawas TK,SD Banyuwangi

Sambutan Kadispendikpora Banyuwangi dalam Pelantikan Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Ditulis Ulang Oleh Muhamad Ali Saifudin
Sumber: Dispendikbwi, Kadispendikpora Banyuwangi
Read More... Susunan Tim Pengembang Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Kamis, 25 November 2010

Mendiknas: Guru Perlu Introspeksi Diri

. Kamis, 25 November 2010
0 komentar
Hari Guru Nasional 2010

Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada hari ini, Kamis (25/11/2010), diperingati oleh semua guru Indonesia. Dalam upacara HGN di Gedung Kementrian Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengucapkan terima kasih kepada semua guru Indonesia atas dedikasinya terhadap dunia pendidikan di Indonesia. "Guru memiliki peran penting untuk memajukan pendidikan. Pendidikan yang mampu membangun karakter jujur, teguh, peduli," kata Nuh.

Nuh mengatakan, HGN kali ini mengambil tema Memacu Peran Strategis Guru dalam Mewujudkan Guru yang Profesionalitas, Bermartabat, dan Sejahtera. Dari tema tersebut, lanjut Nuh, ada tiga hal yang dapat dipetik dari peringatan HGN tahun ini. Pertama, HGN sangat baik untuk dijadikan ajang refleksi diri para guru. "Meski guru terkadang kurang menerima haknya, tetapi kurangnya itu bisa dijadikan investasi ke depan kepada masyarakat," tandas Nuh.

Kedua, HGN diharapkan menjadi upaya introspeksi dan ketiga, sebagai upaya menatap masa depan lebih baik dan menggapai cita-cita luhur. Berdasarkan itu, lanjut Nuh, ada tiga tugas penting yang harus diemban oleh seorang guru, yaitu mengajarkan ilmu, membentuk karakter yang mulia, serta menanam optimisme dan cita-cita positif.

"Jika guru berhasil menggabungkan ketiga tugas penting ini, maka sekolah akan menjadi rumah untuk membentuk kepribadian yang mulia bagi anak didik," tambah Nuh.

sumber: kompas.com, Jardiknas, Depdiknas.
Read More... Mendiknas: Guru Perlu Introspeksi Diri

Kamis, 18 November 2010

Jadwal Pengadaan Formasi CPNSD Tahun 2010

. Kamis, 18 November 2010
1 komentar
Pengumuman CPNSD Formasi Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 
Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur

Kepada Sdr
Bupati/ Wali Kota Se-Jawa Timur

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Tanggal 7 Oktober 2010 Yang Lalu, Serta Memperhatikan Pula Keterlambatan Turunnya Surat Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNSD Tahun 2010 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Maka Jadwal Pelaksnaan CPNSD Formasi Tahun 2010 Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur Sebagai Berikut:
  1. Pengumunan dan Pendaftaran CPNSD Formasi Tahun 2010 Dilaksanakan Mulai Tanggal 19 Nopember s/d 3 Desember 2010.
  2. Ujian CPNSD Formasi Tahun 2010 Dilaksanakan Tanggal 12 Desember 2010.
  3. Pengumuman Kelulusan CPNSD Formasi Tahun 2010 Dilaksanakan Tanggal 21 Desember 2010.
Demikian Untuk Menjadi Perhatian Dan Atas Kerjasamanya Disampaikan Terima Kasih.

A.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah

Dr. H. RASIYO, M.Si


Tembusan Kepada:
1. Bapak Gubernur (Sebagai Laporan)
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sebagai Laporan)
3. Sdr Kepala KANREG II KBN Sidoarjo


Info terbaru: Pengumuman Formasi CPNSD Banyuwangi 2010 disini.


Sumber: Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Pemprov Jatim
Read More... Jadwal Pengadaan Formasi CPNSD Tahun 2010

Jumat, 05 November 2010

CPNS Perlu Diiming-imingi Insentif Tinggi

. Jumat, 05 November 2010
1 komentar
CPNS Formasi 2010 Perlu Diiming-imingi Insentif Tinggi

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menyarankan pemda untuk berani memberikan iming-iming insentif tinggi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada formasi tertentu. Formasi atau jabatan tertentu itu misalnya untuk insinyur pertambangan, dokter spesialis, dan beberapa lagi yang lain yang menurut pemda setempat sangat dibutuhkan.

Gamawan mengatakan, iming-iming pemberian insentif tinggi itu penting untuk menarik minat para sarjana dengan latar belakang pendidikan khusus, yang di sejumlah daerah masih langka, agar mau ikut mendaftar sebagai CPNS. "Kalau untuk pertambangan, ya dari sarjana pertambangan, jangan sarjana hukum. Karena masih ada kepala dinas pertambangan dari sarjana hukum," ujar Gamawan Fauzi usai menutup acara orientasi atau pembekalan sejumlah bupati/walikota baru hasil pemilukada 2010 di Gedung Badan Diklat, Kalibata, Jakarta, Kamis (4/11) petang.

Mantan gubernur Sumbar itu juga menyebutkan, di sejumlah daerah, terutama di daerah pedalaman seperti Papua, dokter spesialis masih sulit ditemukan. Padahal, di daerah-daerah pedalaman, jenis-jenis penyakit yang berbahaya, seperti malaria, sering mewabah. "Makanya, perlu insentif agar ada sarjana-sarjana bidang tertentu mau ke daerah pedalaman seperti Papua," ujarnya.

Mengenai berapa insentif yang layak diberikan, sepenuhnya tergantung kemampuan daerah. "Dokter spesialis misalnya dikasih insentif Rp20 juta per bulan. Itu boleh. Gubernur boleh memberikan insentif untuk menarik sarjana-sarjana tertentu," terang mantan bupati Solok itu.

Dia mengaku sudah sering mengingatkan kepala daerah agar dalam mengajukan formasi CPNS disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang pendidikan. Di banyak daerah, lanjutnya, penempatan jabatan tidak sesuai dengan prinsip the right man in the right job. "Kalau kebutuhannya akutansi, ya diisi sarjana akutansi. Jangan sarjana sastra jadi kadis pertambangan," terangnya.

Dalam paparannya di hadapan para bupati/walikota yang mengikuti orientasi, Gamawan sudah menekankan pentingnya penempatan jabatan sesuai dengan kemampuan PNS. Hal ini penting, lanjutnya, karena di era otonomi daerah ini, kewenangan yang dimiliki pemda cukup besar, yakni menyangkut 25 jenis urusan. Jika kewenangan itu tidak ditangani oleh PNS yang berkompeten, maka tugas-tugas menjalankan kewenangan itu akan menjadi berat. "Ada sarjana dari IAIN yang menjadi kepala dinas PU," ujar Gamawan, tanpa menyebut daerah mana yang dimaksud.

Masih terkait dengan rekrutmen CPNS, Asisten Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian PAN-RB, Kuniyati, menjelaskan, lulusan SMA yang punya prestasi di bidang olah raga juga harus mendapat prioritas menjadi CPNS. Dikatakan, syarat-syarat mengenai siswa lulusan SMA untuk mendapat jatah kursi CPNS itu sudah diatur oleh kementrian pemuda dan olah raga. "Misalnya, dia pernah meraih medali emas berapa kali, itu semua sudah ada aturannya," terangnya. Hanya saja, dia mengaku kurang hapal ketentuan mengeai syarat-syarat dimaksud. (sam/jpnn)

Info terbaru: Pengumuman Formasi CPNSD Banyuwangi 2010 disini.


Sumber: http://www.jpnn.com
Read More... CPNS Perlu Diiming-imingi Insentif Tinggi

Kamis, 04 November 2010

Jabatan Kepsek Maksimal Dua Periode: Permendiknas No 28/2010

. Kamis, 04 November 2010
4 komentar
Kepsek Maksimal Dua Periode: Permendiknas No 28 tahun 2010
Lulus Pelatihan 100 Jam, Praktik Lapangan 3 Bulan

PALEMBANG – Menjadi kepala sekolah, kini tidak mudah lagi. Mengacu pada aturan baru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah, orang yang memimpin sebuah sekolah harus memiliki kompetensi dan professional memadai.

“Dalam Permendiknas No28 itu, ada syarat khusus untuk bisa menjadi kepala sekolah (kepsek). Kepala daerah juga tidak bisa lagi seenaknya mengangkat kepala sekolah baru sesuai keinginannya,” tegas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Drs H Ade Karyana MEd melalui Kabid Dikmenti Drs Widodo MEd, kemarin.

Diketahui, Permendiknas No28 merupakan pengganti Kepmendiknas No 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Menurut Widodo, Sumsel dalam hal ini Musi Banyuasin sebetulnya sudah menerapkan aturan Permendiknas No 28. Ketika itu, peraturan tersebut masih berbentuk draft.

Menurut Widodo, ke depan proses pengangkatan calon kepala sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat sudah mempunyai acuan yang jelas. Semuanya bertujuan agar didapatkan kepala sekolah dengan kemampuan memimpin dan memajukan sekolah yang mumpuni.

Nah, untuk bisa menjadi seorang kepala sekolah, perlu ada persiapan-persiapan khusus. Mulai proses administrasi hingga akademik yang harus terpenuhi. Calon kepala sekolah wajib mengikuti proses pendidikan dan pelatihan minimal 100 jam serta praktik lapangan minimal tiga bulan.

Selain itu, harus ada suatu bukti bahwa calon kepala sekolah tersebut berkompeten dan punya keterampilan manajerial di dalam mengelola sekolah. "Intinya, mereka harus punya standar kompetensi calon kepala sekolah,” ungkap Widodo. Dengan begitu, diharapkan pengangkatan kepala sekolah tidak lagi didasarkan pada prinsip like and dislike.

Ia menambahkan, dalam proses pengangkatannya, calon kepala sekolah/madrasah harus pula melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah.

Lalu, masa jabatan kepala sekolah pun saat ini dibatasi. Seorang kepsek diperbolehkan menjabat kedua kalinya bila dinilai memiliki prestasi dan kinerja minimal baik. "Kalau sudah dua periode bisa diangkat kembali, tetapi pada sekolah yang lain dengan prestasi amat baik," kata Widodo.

Sebelum bisa diangkat lagi, tambah dia, kepala sekolah itu harus turun jabatan dulu menjadi guru biasa. Sayangnya, penerapan ketentuan-ketentuan dalam Permendiknas baru ini sedikit banyak mengalami kendala di daerah. Pasalnya, tidak semua daerah kondisinya sama. Misalnya saja, kualitas sumber daya manusia (SDM) dari jenjang pendidikan calon kepala sekolah tiap daerah berbeda-beda.

”Faktanya, tidak semua siap menerapkan aturan baru ini. Makanya, penerapan Permendiknas itu akan sangat tergantung pada kepala daerah dan kondisi daerah masing-masing,”tuturnya. Bukan dalam artian pemerintah daerah ’menipu’ aturan yang berlaku tersebut. Namun, dengan keterbatasan kesiapan daerah tentu saja ketentuan dalam Permendiknas No 28 Tahun 2010 itu tidak akan bisa diterapkan seluruhnya.(46)
Sumber: http://www.jpnn.com
Read More... Jabatan Kepsek Maksimal Dua Periode: Permendiknas No 28/2010

Tes CPNS Paling Cepat Pekan Ketiga November 2010

.
0 komentar
Lowongan Tes Cpns Untuk 32 Pemerintah Daerah Pada Minggu Ketiga November 2010

JAKARTA -- Pemerintah pusat menyerahkan masalah jadwal pelaksanaan tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada masing-masing daerah, yang dikoordinasikan di tingkat provinsi. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memperkirakan, pelaksanaan tes CPNS paling cepat pekan ketiga November 2010. Sedang lambat lambat akhir November 2010.

Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN-RB Ramli Naibaho menjelaskan, masalah pelaksanaan tes sangat tergantung dari kesiapan masing-masing daerah. Pemerintah hanya memerintahkan, agar pelaksanaan tes dilakukan serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi.

“Ya, paling cepat pekan ketiga, paling lambat akhir November,” terang Ramli Naibaho di Jakarta, kemarin (2/11). Mengapa harus pekan ketiga? Ramli menjelaskan, saat ini proses seleksi masih pada tahapan memerinci jabatan formasi CPNS masing-masing daerah, yang dilakukan Kementrian APN-RB. Mulai pekan ini, secara bertahap, rincian jabatan untuk masing-masing daerah sudah ditetapkan.

“Diupayakan dalam pekan ini sudah selesai semua,” ujar Ramli. Rincian jabatan formasi CPNS yang dimaksud, misalnya formasi Sumut. Sebelumnya Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, Pandapotan Siregar, menjelaskan, jumlah formasi CPNS 2010 sebanyak 7.209 CPNS. Formasi itu merupakan jumlah total yang dibutuhkan oleh 32 pemerintah daerah di Sumut.

Dari jumlah itu, tenaga guru yang paling banyak dicari dengan total 3 ribu kursi. Menyusul kemudian kemudian kebutuhan tenaga teknis mencapai 2.009 kursi serta tenaga kesehatan 1.957 orang. Nah, yang dimaksud rincian jabatan, dari 3 ribu guru yang dibutuhkan itu, berapa untuk guru TK, SD, SLTP, SMU, dan seterusnya. Untuk 1.957 tenaga kesehatan, berapa misalnya untuk dokter, berapa perawat, berapa bidan, dan seterusnya. Untuk dokter, masih harus dirinci lagi berapa dokter spesialis, dokter umum, atau dokter gigi. Rincian ini juga sudah termasuk rincian penempatan penugasan. Misalnya, sekian guru untuk sekolah A, B, C, dan seterusnya.

Dijelaskan Ramli, setelah rincian jabatan ini selesai, disusul kemudian tahapan formasi CPNS yang dari tenaga honorer. Targetnya, rincian untuk honorer ini selesai pada pertengahan November. Dengan demikian, jadwal tes paling cepat baru bisa dilakukan sekitar pekan ketiga.

Masih terkait dengan seleksi CPNS, Ramli mengatakan, keinginan pemerintah pusat untuk melakukan seleksi CPNS di daerah dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) tahun ini, tampaknya tidak bisa terealisasi secara keseluruhan. Selain keterbatasan sistem IT, daerah-daerah banyak yang belum paham dengan sistem CAT.

"Kami sebenarnya ingin sistem CAT bisa diberlakukan di daerah juga. Tapi karena keterbatasan infrastruktur berarti ditunda tahun depan," kata Ramli. Untuk di pusat, menurut Ramli, sudah banyak instansi yang menggunakan sistem CAT, seperti Kementerian Luar Negeri, BKN, Kepolisian, dan beberapa lagi yang lain. "Dengan sistem CAT, pelamar langsung bisa tahu nilainya. Jadi tidak perlu menunggu pemeriksaan lagi oleh pihak PTN," ujarnya.

Pernyataan Ramli tersebut dibenarkan Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno. Menurut dia, sistem CAT merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi yang dilakukan BKN. Penggunaan CAT sebagai upaya untuk memudahkan penghitungan skor yang diraih masing-masing peserta dengan tetap mengedepankan objektivitas, keakuratan, kecepatan dan transparansi dalam prosesnya, sekaligus upaya antisipasi terjadinya KKN.

"Proses penilaian dalam sistem CAT berlangsung objektif, transparan dan tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasilnya. Penggunaan sistem ini juga dapat menghapus rumor kalau tes CPNS berlangsung penuh kecurangan," terangnya. (sam/esy/jpnn)

Info terbaru: Pengumuman Formasi CPNSD Banyuwangi 2010 disini.

Sumber: http://www.jpnn.com
Read More... Tes CPNS Paling Cepat Pekan Ketiga November 2010

Kamis, 21 Oktober 2010

Persiapan Lowongan CPNS Banyuwangi 2010 2011

. Kamis, 21 Oktober 2010
1 komentar
JELANG REKRUTMEN, BKD MINTA WASPADA MAKELAR CPNS

Menjelang penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penipuan kembali marak. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan puluhan juta rupiah. Untuk itu, Badan Kepegawaian (BKD) meminta kepada masyarakat agar hati-hati ketika ditawari makelar CPNS untuk menjadi PNS.

Kepala BKD, Akmal Boediyanto, di Gedung DPRD Jatim, Selasa (19/10) sore mengatakan, beberapa hari ini terakhir ini Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemprop Jatim di Jl Pahlawan, didatangi beberapa orang. Mereka mengaku mendapatkan surat pangilan dari BKD yang menyatakan mereka diterima sebagai CPNS.

"Kami barusan kedatangan 12 orang dari Madura sambil membawa surat yang menyatakan mereka diterima sebagai CPNS. Dalam surat tersebut, memang seperti surat asli karena ada tandatangan saya dan juga ada kop surat BKD.Ternyata surat tersebut palsu," ungkapnya.

Warga Madura itu ditawari oleh seseorang yang dapat menjadikan PNS dengan membayar Rp 30 juta hingga Rp 100 juta, disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kepangkatan. Untuk itu, pihaknya meminta agar mereka lapor ke polisi karena itu penipuan. "Saya perkirakan jumlah masyarakat yang terkena tipu CPNS ini banyak," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pada masyarakat luas jika ditawari masuk sebagai PNS tanpa tes atau mengirim surat yang menyatakan diterima sebagai PNS, jangan tidak mudah percaya. Sebab, rekrutmen CPNS ini akan dibuka pada 12 Nopember mendatang.

Disinggung soal keterlibatan orang dalam (pegawai BKD, red), ia tidak yakin ada pegawainya yang terlibat. Namun, jika memang ada yang terlibat dalam penipuan, maka pihaknya akan menyerahkan kasusnya pada aparat kepolisian karena sudah masuk ranah pidana.

Penerimaan CPNS itu sendiri ada dua yaitu jalur khusus dan jalur umum. Jalur khusus ini diperuntukan bagi karyawan honda (honorer daerah) yang digaji lewat APBD dan APBN. Untuk jalur khusus ini ada 117 honda yang sudah didata dan mereka itu semua akan menjadi PNS karena saat pendaftaran beberapa waktu lalu datanya ketinggalan sehingga belum masuk data base BKN.

Sedangkan tenaga non APBD dan APBN saat ini sedang dilakukan pendataan.Untuk jalur umum, pengumuman penerimaan akan dilakukan serentak baik kota atau kabupaten pada 12 Nopember mendatang.

Untuk penerimaan CPNS di Pemprop Jatim ini, berdasarkan kuota yang diberikan MenPAN, sebanyak 278 orang. Karena dirasakan masih kurang, pihaknya meminta tambahan kuota lagi menjadi 283 orang. Namun hingga sekarang belum ada tanggapan dari MenPAN. "Adapun formasinya adalah 60% untuk tenaga pendidik dan tenaga medis.Sedangkan sisanya adalah tenaga teknis," ujarnya. (adi)

Info terbaru: Pengumuman Formasi CPNSD Banyuwangi 2010 disini.

sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id
Read More... Persiapan Lowongan CPNS Banyuwangi 2010 2011

Minggu, 17 Oktober 2010

Jelang CPNS, Honorer Membangkak

. Minggu, 17 Oktober 2010
0 komentar
JAKARTA - Pemerintah masih mentolerir daerah yang telat memasukkan data honorer. Padahal berdasar surat edaran Menpan & RB No.5/2010, bahwa batas terakhir usulan data honorer oleh BKD ke BKN ditenggat 31 Agustus 2010. Kenyataannya, data itu membengkak sebanyak 20.826 honorer dari sebelumnya.

Hasil rekap BKN per 31 Agustus 2010 terdata 131.484 honorer. Dengan terjadinya penambahan itu, maka total honorer hingga Rabu (6/10), yang akan diverifikasi untuk diangkat menjadi CPNS totalnya menjadi 152.310 orang.

Sekretaris Menneg PAN&RB, Tasdik Kinanto, mengatakan, seluruh data yang masuk ke BKN (152.310 orang) tersebut semuanya akan diverifikasi dan validasi datanya. Dispensasi atas keterlambatan memasukkan data oleh BKD karena masalah teknis. Di mana banyak daerah yang kesulitan melakukan pendataan lantaran lokasi pendataan di daerah terisolir.

"Paling banyak wilayah timur yang memasukkan data paling akhir. Tapi ini masih bisa dimaklumi. Kalau daerah yang lokasinya tidak terisolir tidak ada kompromi," ujar Tasdik pada JPNN, Rabu (6/10).

Kebijakan ini, terangnya, atas amanat Meneg PAN&RB EE Mangindaan yang meminta seluruh data honorer di BKN diverfikasi dan validasi. Ini agar tidak ada lagi laporan data honorer yang tercecer part two (tahap kedua).

"Pak menteri mewanti-wanti ini yang terakhir. Makanya, dalam proses verifikasi dan validasi diminta harus cermat, tertib, dan teliti. Selain itu tim verifikasi harus menjaga integritasnya jangan sampai tergoda dengan percobaan suap," tegasnya.(esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/10/06/73973/Jelang-CPNS,-Honorer-Membangkak-
Read More... Jelang CPNS, Honorer Membangkak

Senin, 27 September 2010

Pemetaan Guru Dispendik Banyuwangi Tahun 2010

. Senin, 27 September 2010
3 komentar
Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Dispendik Banyuwangi Tahun 2010
Oleh Muhamad Ali Saifudin *)

Kepada Yth, Bapak/ Ibu Kepala Sekolah SD/SLB/SMP/SMA/SMK Negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Banyuwangi, berikut kami membantu memberikan informasi tentang Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT yang ada dimasing-masing sekolah yang Bapak/ Ibu pimpin.

Data ini kami peroleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi. Kami hanya membantu menyebarluaskan informasi ini, sebenarnya informasi ini dapat diunduh di http://dispendikbwi.co.cc atau http://dispendikbwi.blogspot.com, namun tidak ada salahnya jika informasi Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT di SD/SLB/SMP/SMA/SMK Negeri Banyuwangi ikut juga kita sebarluaskan disini..

Perlu diketahui juga oleh Bapak/ Ibu Kepala Sekolah SD/SLB/SMP/SMA/SMK Negeri Banyuwangi bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyuwangi sudah meluncurkan weblog http://dispendikbwi.co.cc atau http://dispendikbwi.blogspot.com, berbagai informasi tentang kedinasan sudah diupload di http://dispendikbwi.co.cc atau http://dispendikbwi.blogspot.com.

Berikut data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT di SD/SLB/SMP/SMA/SMK Negeri Banyuwangi tahun 2010 yang kami unduh dari http://dispendikbwi.co.cc atau http://dispendikbwi.blogspot.com

1. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SD Negeri download disini
2. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SLB Negeri download disini
3. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SMP Negeri download disini
4. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SMA Negeri download disini
5. Data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwangi SMK Negeri download disini

Silakan di download data Pemetaan Guru PNS/CPNS/GTT/PTT Banyuwang Tahun 2010, Data tersebut segera dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga dalam bentuk print out dan softcopy (CD), dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyuwangi paling lambat pukul 12.00 WIB, Senin, 27/9/2010.

Sumber: http://dispendikbwi.co.cc
Sumber: http://dispendikbwi.blogspot.com
Image: http://carikkaligondo.blogspot.com
Read More... Pemetaan Guru Dispendik Banyuwangi Tahun 2010

Rabu, 18 Agustus 2010

Dispendikpora Banyuwangi: Mutasi Ratusan Guru Dibatalkan

. Rabu, 18 Agustus 2010
3 komentar
Mutasi Ratusan Guru Dibatalkan

BANYUWANGI-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispendikpora) melakukan mutasi ratusan guru sekolah dasar (SD) Sabtu lalu (14/8). Namun, dua hari kemudian (16/8), mutasi masal itu dibatalkan secara mendadak tanpa ada penjelasan kepada guru yang terkena mutasi.

Jumlah guru yang terkena mutasi kali ini mencapai sekitar 237 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang bidang studi. Bahkan, surat keputusan (SK) mutasi itu juga sudah diberikan kepada masing-masing guru pada akhir pekan lalu.

Setelah mengantongi SK mutasi, mereka mendatangi sekolah tempat tugas barunya Senin kemarin. Mereka datang ke tempat tugas yang baru untuk laporan dan memperkenalkan diri kepada masing-masing kepala sekolah.

Namun, pada saat mereka datang ke sekolah tempat tujuan, ternyata mereka ditolak. Ratusan guru itu pun kaget dan bertanya-tanya tentang alasan penolakan mereka.

Para guru itu pantas kaget, karena mereka sudah mengantongi SK mutasi yang diteken langsung Bupati Ratna Ani Lestari. Setelah ditolak di tempat kerja yang baru, akhirnya sejumlah guru kembali ke sekolah asal.

Di sekolah asal pun mereka juga ditolak. Penolakan sekolah asal itu juga sangat beralasan. Sebab, guru yang bersangkutan sudah menerima SK mutasi untuk bertugas di tempat yang baru. Meski begitu, ada beberapa kasek yang menjelaskan kepada guru bahwa mutasi itu ternyata dibatalkan.

Sementara itu, informasi yang diterima wartawan koran ini, dasar beberapa kasek menolak guru tersebut karena ada pesan singkat (SMS) yang berisi informasi pembatalan mutasi dari salah seorang pejabat Dispendikpora. "Di tempat yang baru kami ditolak, kembali ke sekolah lama juga ditolak. Terus kita bertugas di mana," ujar seorang guru seraya meminta agar dirahasiakan identitasnya.

Kepala Dispendikpora Banyuwangi, Sulihtiyono, membenarkan adanya mutasi ratusan guru tersebut. Hanya saja, kata Sulihtiyono, pelaksanaan mutasi itu ditunda. Penundaan mutasi itu dilakukan karena masih perlu ada revisi.

Menurut Sulihtiyono, mutasi dilakukan dalam rangka pemerataan. Sebab, saat ini guru harus memiliki waktu 24 jam mengajar agar mendapatkan sertifikasi. "Tidak dibatalkan, tapi masih ditata lagi," ujarnya diplomatis.

Dia menambahkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, mutasi ratusan guru segera dilakukan. Saat ini, pihaknya masih melakukan penataan ulang beberapa guru yang terkena mutasi tersebut.

Secara terpisah, ketika dikonfirmasi masalah mutasi ratusan guru, Bupati Ratna Ani Lestari mengatakan, penataan ulang guru yang terkena mutasi itu dilakukan agar guru tidak menumpuk di wilayah perkotaan Banyuwangi.

Menurut Ratna, kalau semua guru menghendaki mengajar di Banyuwangi, lalu siapa yang akan mengajar di pedesaan. Pihaknya tidak ingin ada diskriminasi dalam penempatan guru PNS di kota dan desa. "Kalau tujuannya hanya ingin dekat rumah, ya suruh bikin kantor sendiri saja," ujar Ratna.

Menurut Ratna, penataan ulang itu dilakukan karena banyak keluhan dari sejumlah kepala sekolah. Berdasarkan keluhan itu, mata Dispendikpora melakukan penataan ulang.

Dia menambahkan, semua guru yang berasal dari Banyuwangi, menghendaki pindah ke Banyuwangi. "Kalau semua di Banyuwangi, kan perputaran uang hanya menumpuk di Banyuwangi," tambahnya. (afi/bay)

Sumber: Radar Banyuwangi Jawa Pos
Read More... Dispendikpora Banyuwangi: Mutasi Ratusan Guru Dibatalkan

Selasa, 01 Juni 2010

Aturan Baru Kenaikan Pangkat Bagi Guru PNS

. Selasa, 01 Juni 2010
0 komentar
Berdasarkan Peraturan Menterii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No 16 Tahun 2009 Tanggal 10 November 2009, maka mulai tahun 2011 bagi Guru PNS yang akan mengusulkan kenaikan pangkatnya harus memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah kredit point yang harus didapat dalam pengembangan diri dan karya tulis. Lebih jelasnya lihat berikut ini :

1. Kenaikan pangkat dari IIIA ke IIIB guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (Pelatihan dan Kegiatan Kolektif Guru) yang besarnya 3 angka kredit
2. Kenaikan pangkat IIIB ke IIIC guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar angka kreditnya 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif (KTI, Membuat Alat Peraga, Alat Pembelajaran, Karya Teknologi/Seni) dengan 4 angka Kredit
3. Kenaikan Pangkat IIIC ke IIID guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar kredit 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau karya inovatif dengan 6 angka kredit
4. Kenaikan Pangkat IIID ke IVA guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan Publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 8 angka kredit
5. Kenaikan Pangkat IVA ke IVB guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit serta Publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 12 angka kredit
6. Kenaikan pangkat IVBke IVC guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit serta publikasi karya Ilmiah dengan 12 angka kredit
7. Kenaikan pangkat IVC ke IVD guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit serta Publikasi karya ilmiah/Inovatif dengan 14 angka kredit
8. Kenaikan Pangkat IVD ke IVE guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit serta publikasi karya ilmiah/inovatif dengan 20 angka kredit

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT GURU IVA KE ATAS

* Susunlah dokumen sesuai dengan Daftar Usulan Penentapan Angka Kredit (DUPAK)
* Lengkapi dokumen dengan lampiran yang mendukung
* Periksa dan konsultasi kepada guru senior tetang tata cara pengusulan kenaikan pangkat
* Mintalah surat pengantar Kepala Sekolah atas usulan penilaian tersebut (sebelumnya jangan lupa pengesahan karya ilmiah atau karya inovatif lainnya oleh Kepala Sekolah)
* Apabila dikirim secara berkelompok antar sekolah, mintalah surat pengantar dari KaDiknas
* Kirim dokumen tersebut ke Biro Kepegawaian Depdiknas d.a Komplek Depdiknas Gedung C Lantai 5 Jl.Sudirman, Senanyan, Jakarta

Sumber: http://jainiey.wordpress.com/2010/03/13/aturan-baru-kenaikan-pangkat-bagi-guru-pns/
Read More... Aturan Baru Kenaikan Pangkat Bagi Guru PNS

Senin, 31 Mei 2010

Warning PGRI Bersikap Netral

. Senin, 31 Mei 2010
0 komentar
BANYUWANGI-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi dinilai tidak independen dalam Pemilukada 2010. Penilaian itu disampaikan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Politik Lokal Banyuwangi, Agus Safari.

Menurut Agus, mestinya PGRI tidak masuk wilayah politik praktis. Sebab, PGRI itu bukan partai politik, namun organisasi profesi guru.

Sebagai organisasi profesi, PGRI harus independen dalam setiap peristiwa politik. "Kalau tidak independen, PGRI sebagai organisasi profesi akan rentan dari konflik internal dan berpotensi untuk terbelah," cetusnya kemarin.

Saat ini, kata Agus, PGRI cenderung memihak kepada pasangan calon bupati tertentu. "Keberpihakan itu tidak menguntungkan PGRI sebagai organisasi profesi," sesalnya.

Pilihan cerdas PGRI dalam pemilukada, lanjut Agus, adalah netral terhadap semua cabup. Selanjutnya, anggota PGRI diberi kebebasan menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk menentukan pilihan terhadap salah satu cabup. "Seharusnya PGRI bersikap netral, sehingga kepentingan untuk dunia pendidikan di Banyuwangi dapat diperjuangkan secara baik dan profesional, tanpa harus mengorbankan sikap independen dan konsistensi PGRI. Sebagaimana diatur dalam AD/ART PGRI dan undang-undang guru dan dosen," ungkap guru pegawai negeri sipil itu.

Kecaman senada disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum 5 Maret, Mas Soeroso. Hanya saja, Soeroso menyoroti kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dalam acara PGRI di Gesibu Blambangan, beberapa hari lalu. Kehadiran wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu dinilai tidak etis. Sebab, PGRI menghadirkan semua pasangan cabup-cawabup dalam acaranya tersebut. Sehingga sebagai pejabat pemerintah, Gus Ipul terkesan sekali mendukung salah satu calon. "Sebagai pejabat pemerintahan, wagub seharusnya tidak menunjukkan sikap keberpihakan," cetusnya.

Apalagi, dalam acara itu sejumlah calon mengenakan baju seragam kebesaran PGRI layaknya mereka anggota organisasi guru tersebut. "Ada anggota PGRI jadi-jadian dalam acara itu," sesalnya.

Soeroso mengingatkan, agar pengurus PGRI tidak memanfaatkan kebesaran organisasinya untuk mendukung salah satu pasangan cabup. Guru sebagai pendidik, harap Soeroso, mestinya menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan. "Anggota PGRI jangan sampai terpancing dalam menentukan pilihannya," harapnya.(afi/irw)
Sumber: http://www.jawapos.com/radarbanyuwangi
Read More... Warning PGRI Bersikap Netral

Rabu, 10 Maret 2010

Ujian Nasional Banyuwangi 2010

. Rabu, 10 Maret 2010
0 komentar
Kerahkan 1.566 Pengawas Unas
BANYUWANGI-Ujian nasional (Unas) untuk pelajar sekolah lanjutan tingkat atas masih akan berlangsung dua pekan lagi. Meski begitu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) Banyuwangi sudah menyiapkan tim pengawas Unas.

''Kami sudah mempersiapkan masalah teknis; mulai kartu ujian peserta Unas, pedoman teknis, hingga para pengawas,'' ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dispendikpora Banyuwangi, Catur Pamarto, kemarin.

Catur menyatakan, pihaknya sudah membentuk pengawas Unas sekitar sebulan lalu. Persiapan cukup lama itu untuk mematangkan persiapan Unas. Mereka tidak ingin tergesa-gesa dalam menyiapkan pelaksanaan Unas. ''Kami memang sudah menyiapkan sejak dini. Supaya persiapannya matang,'' ujarnya.


Menurut Catur, pada pelaksanaan Unas 22 Maret 2010 mendatang, pengawasan dilakukan secara berlapis. Ada pengawas silang antarsekolah. ''Itu sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pengawas terdiri atas guru dari masing-masing lembaga,'' jelasnya.

Selain pengawas dari lingkungan sekolah, ada juga pengawas dari perguruan tinggi. Untuk di Banyuwangi, pengawas tersebut berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag ) Banyuwangi. Selain itu, ada juga tim pengawas independen dari perguruan tinggi setempat. ''Kalau yang tim independen, per sekolah ada dua orang,'' ujarnya.

Menurut Catur, pengawasan Unas pada tahun ini bisa dibilang superketat. Semua itu dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan. ''Tugas mereka nanti mengawasi, supaya tidak terjadi kecurangan. Itu juga demi peningkatan kualitas peserta didik,'' jelasnya.

Sementara itu, naskah Unas akan diambil di Surabaya tanggal 15 Maret 2010 mendatang. Pengambilan naskah Unas tersebut akan dikawal super ketat dan melibatkan aparat kepolisian. (lla/bay)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar
Read More... Ujian Nasional Banyuwangi 2010

Selasa, 02 Maret 2010

Dewan Pendidikan, DPRD dan LSM Geregetan

. Selasa, 02 Maret 2010
0 komentar
Ancam Kerahkan Wali Murid Jika Mogok Mengajar Berlanjut

BANYUWANGI - Aksi mogok mengajar yang dilakukan guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi mulai panen kecaman. Dewan Pendidikan (DP) Banyuwangi menganggap Ketua PGRI Banyuwangi tidak konsisten. Komisi D DPRD Banyuwangi juga siap memanggil pihak yang berseteru yakni PGRI dan Bupati.

Bahkan, jika aksi mogok mengajar masih terus berlanjut hingga hari ini, ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengancam akan mengerahkan wali murid untuk melakukan sweeping terhadap guru yang mogok.

Ketua LSM Forum 5 Maret (Format), Mas Soeroso mengatakan, aksi mogok mengajar tidak seharusnya dilakukan oleh guru. Delapan tuntutan PGRI itu, kata dia, masih bisa diselesaikan dengan cara yang elegan, proporsional dan tepat.

Menurut Soeroso, perbuatan mogok mengajar sangat merugikan siswa dan wali murid. Menurutnya, kegiatan mogok mengajar juga bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi. Karena guru diangkat dan digaji oleh negara. Tugas pokok guru adalah mengajar, maka aksi mogok tersebut merugikan negara. "Kalau seperti itu, berarti uang gaji yang dibayarkan oleh negara telah disalahgunakan untuk kepentingan pembiayaan operasional mogok," sebut Soeroso dalam pers rilisnya.

Soeroso menegaskan, LSM Format mengecam keras aksi mogok mengajar tersebut. Apabila aksi mogok mengajar ini masih berlanjut, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada segenap wali murid. Wali murid akan dikerahkan untuk melakukan sweeping ke tempat guru yang mogok. Sweeping itu akan dilakukan, agar para guru kembali ke sekolah untuk menjalankan kewajibannya sebagai pengajar dan pendidik. "Kalau perlu, kami akan mendatangi satu per satu rumah para guru yang mogok itu," ujarnya.

Selain melakukan sweeping, Soeroso juga berniat akan melaporkan pelaku mogok mengajar itu ke Polres. Karena aksi mogok mengajar itu telah meresahkan orang tua dan wali murid.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Banyuwangi, Nurul Islam mengatakan PGRI harus menghentikan aksi mogoknya hari ini. Karena beberapa waktu lalu, sudah ada musyawarah antara DP dengan PGRI. DP sudah meminta PGRI untuk menghentikan aksi mogok mengngajar. ''Imbalannya, DP siap menjadi mediator PGRI dengan Bupati Banyuwangi. Dan, pertemuan antara Bupati Ratna dan Husin Matamin sudah dilakukan Jumat lalu (27/2). Tapi ternyata, kok masih saja tetap mogok,'' katanya.

Nurul menilai, Husin Matamin tidak mempunyai komitmen terhadap dunia pendidikan di Banyuwangi. Karena pendidikan di Banyuwangi merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat termasuk DP. Apabila mogok mengajar masih berlanjut, maka menjadi beban bagi DP.

Nurul mengatakan, DP selaku mediator sekaligus sebagai saksi terjadinya kesepakatan antara PGRI dengan Bupati Ratna itu merasa kecewa dengan Ketua PGRI. Menurutnya, Ketua PGRI Banyuwangi itu tidak mampu mengamankan komitmen yang telah terjadi.

Ketua PGRI Banyuwangi, Husin Matamin juga mengakui bahwa dirinya sudah bertemu dengan Bupati Ratna. Dalam pertemuan tersebut, PGRI meminta satu tuntutan segera direalisasikan secepatnya. ''Kami meminta Bupati Ratna memberikan SK untuk delapan PNS yang disanksi selambat-lambatnya Senin besok (hari ini,red),'' katanya.

Husin mengatakan, delapan PNS tersebut memang layak untuk diperjuangkan. Karena, mereka sudah membela seluruh guru di Banyuwangi, tetapi justru mendapat sanksi. Sedangkan tujuh tuntutan lainnya akan dikaji besok. ''Satu tuntutan dulu lah, yang dikeluarkan oleh Bupati. Sebagai bukti bupati menepati janjinya,'' katanya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Banyuwangi akan segera memanggil Bupati Ratna Ani Lestari. Ketua komisi D DPRD, Zainal Arifin Salam mengatakan, sikap para guru yang menggelar aksi mogok mengajar itu, telah menjadi bahasan khusus di komisinya. "Komisi D bisa memahami aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh para guru itu, dan kami pada dasarnya juga mendukung," katanya.

Menurut Zainal, apa yang dilakukan para guru itu sebenarnya sebagai bentuk sikap jengkel karena aspirasinya tidak pernah didengar oleh Bupati Ratna. "Seandainya Bupati Ratna itu sejak awal mau bertemu dan komunikasi dengan para guru, semua ini (mogok mengajar) tidak akan terjadi," ujarnya.

Sekadar diketahui, tanpa sepengetahuan Komisi D DPRD, ternyata diam-diam sudah ada pertemuan antara PGRI dengan Bupati Ratna di pendapa Jumat lalu (27/2). Pertemuan tersebut juga disaksikan oleh Dewan Pendidikan Banyuwangi.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD tetap minta agar guru tidak melanjutkan aksi mogok mengajar. Karena bagaimanapun juga, aksi mogok tersebut dianggap merugikan siswa dan wali murid. "Siswa tidak mendapat pelajaran, wali murid banyak yang marah," ujar Zainal.

Untuk menuntaskan masalah ini, Komisi D DPRD telah mengagendakan untuk memanggil Bupati Ratna dan pengurus PGRI Banyuwangi. "Bupati akan kami panggil dalam waktu yang secepatnya," sebutnya.(mg2/lla/abi/bay)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar
Taken by: muhamatalisaifudin.blogspot.com

Read More... Dewan Pendidikan, DPRD dan LSM Geregetan

Rabu, 24 Februari 2010

Mogok PGRI Banyuwangi: Pelajar Mendukung

. Rabu, 24 Februari 2010
0 komentar
Pelajar Mendukung Mogok Guru
BANYUWANGI-Ketika guru mogok dikecam kalangan wali murid, ternyata di SMAN Negeri 1 Glagah justru terjadi peristiwa unik. Banyak siswa di sekolah itu yang justru mendukung aksi mogok mengajar yang dilakukan para guru.

Sebenarnya, kegiatan belajar di SMAN 1 Glagah berlangsung seperti biasa. Sejak pagi, siswa tetap belajar di kelas bersama para guru. Namun, kegiatan belajar untuk siswa kelas X dan kelas XI mendadak dihentikan pada pukul 10.00. Pada jam istirahat tersebut, siswa kelas X dan kelas XI dikumpulkan di lapangan upacara SMAN 1 Glagah.

Sekretaris PGRI Banyuwangi, Siswadji, yang juga guru di SMAN 1 Glagah itu berada di tengah-tengah siswa. Dia pun memberikan pengertian kepada semua siswa mengenai adanya mogok mengajar yang dilakukan para guru. Aksi itu merupakan bagian dari hasil demo.

Yang menarik, para siswa justru bersorak-sorai mendukung keputusan tersebut. "Kita jelas mendukung perjuangan guru. Mereka hanya memperjuangkan hak-haknya," ujar salah seorang siswa.

Menurut Siswadji, keputusan memulangkan siswa kelas X dan XI merupakan hasil keputusan para guru SMAN 1 Glagah. Tetapi, para siswa kelas XII masih harus masuk seperti biasa pada hari itu. "Kami masih harus menunggu keputusan dari bupati mengenai dikabulkannya tuntutan para guru hingga sore ini (kemarin, Red)," ujar Siswadji.

Sementara itu, seruan mogok mengajar ternyata tidak dilakukan di beberapa kecamatan. Seperti yang terlihat di Kecamatan Giri dan Kecamatan Glagah. Tidak terlihat guru yang berkumpul di kantor Camat Glagah dan Camat Giri kemarin. Sejak pukul 07.00 sampai dengan 12.00, suasana di dua kantor kecamatan itu relatif sepi. Tidak ada guru yang berkumpul seperti yang terjadi di wilayah Banyuwangi Selatan.

Sementara itu di Kecamatan Licin, hanya segelintir guru yang terlihat berkumpul di pendopo kecamatan sejak pukul 09.00. Delapan guru dari SDN 2 Jelun juga terlihat berkumpul di Kecamatan Licin. Mereka mengaku, aksi mogok itu dilakukan sebagai bentuk protes atas tuntutan guru yang tidak dipenuhi. Meski begitu, para guru tersebut tidak serta merta meninggalkan kewajibannya. Apalagi, saat ini sedang diadakan try out ujian nasional bagi siswa kelas 6 di masing-masing SD. "Kami menunggu try out selesai. Kemudian siswa lain dipulangkan, dan kami berangkat ke sini (kantor Camat Licin) ," ujar Waris, Kepala SDN 2 Jelun.

Waris mengaku, dirinya memang tidak mengikuti demo guru pada hari Senin kemarin (22/2). Meski begitu, dia mengetahui himbauan hasil demo tersebut. Beberapa guru di SD yang dipimpinnya juga sempat mengikuti demo tersebut. Saat ini, masih ada tiga Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN 2 Jelun. "Siswa tetap masuk sekolah besok (hari ini)," ujar Waris.

Sementara itu, beberapa kepala sekolah (kasek) sempat masuk ruangan Camat Licin. Tak lama kemudian, para kasek itu keluar dan menyuruh para guru untuk pulang. "Maunya apa sih? Tadi disuruh kumpul di sini (kantor camat). Sekarang malah disuruh pulang," ujar seorang guru.

Situasi berbeda justru tampak di SMPN 1 Licin. Beberapa siswa mengaku tidak ada pelajaran di kelasnya sejak pagi. Meski ada siswa yang berada di luar kelas, tapi banyak juga siswa yang masih belajar di dalam kelas.

Kepala SMPN 1 Licin, Priyono mengatakan, kegiatan belajar di sekolahnya masih berjalan seperti biasa. Semua guru juga tidak ada yang mogok mengajar. Apabila ada guru SMPN 1 Licin yang mogok mengajar dan berkumpul di kantor Kecamatan Licin, maka itu tanpa seizin dirinya.

Menurut Priyono, semua guru di SMPN 1 Licin tidak mengikuti demo Senin kemarin. Sebab, pada hari Senin tersebut ada kunjungan pengawas yang menilai kinerja kepala sekolah. Oleh karena itu, Priyono mengaku tidak tahu tentang himbauan mogok mengajar tersebut.

Sementara itu, aksi mogok mengajar tak terlihat di beberapa SDN di Kecamatan Glagah. Wakil Ketua PGRI Kecamatan Glagah, Ashad mengatakan, semua kasek di Kecamatan Glagah sepakat untuk melanjutkan kegiatan belajar sambil menunggu sosialisasi mogok mengajar dari PGRI Banyuwangi. (mg2/bay)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar
Read More... Mogok PGRI Banyuwangi: Pelajar Mendukung

Mogok PGRI, Wali Murid Kecewa

.
0 komentar
Wali Murid Kecewa
BANYUWANGI-Aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh para guru langsung mengundang protes kalangan wali murid. Mereka kecewa dengan sikap guru yang dianggap telah menelantarkan muridnya.

Salah satu wali murid, Andriyanto mengatakan, sikap guru yang menggelar mogok mengajar merupakan sikap yang tidak patut dijadikan teladan. "Guru itu seharusnya bisa dijadikan panutan, bukan mengajari yang tidak benar," ujar warga Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, itu.

Andri mengaku, apa yang dijadikan dasar para guru untuk mogok kerja itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan para siswa. Tetapi, akibat aksi mogok mengajar itu, para siswalah yang dijadikan korban. "Kalau mogok kerja karena dana BOS atau dana sekolah tidak cair, kami wali murid setuju. Ini karena menuntut dana tunjangan lauk-pauk," cetusnya.

Menurut Andri, dalam aksi mogok mengajar ini, ada salah satu sekolah yang sudah meliburkan siswanya hingga Senin depan. Hal ini telah membuat kecewa para wali murid. "Ada wali murid yang akan memindah anaknya," katanya.

Andri berharap, aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh para guru itu tidak akan berlanjut. Bila mogok ini tetap diteruskan, dirinya akan menggalang para wali murid untuk menggelar demo untuk para guru yang mogok mengajar. "Sekarang banyak siswa di wilayah Srono yang terlantar," ujarnya.

Protes senada juga disampaikan oleh Hayan, salah satu wali murid asal Desa Jajag, Kecamatan Gambiran. Menurut Hayan, demo mogok mengajar itu akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Banyuwangi. "Kalau siswa dan wali murid demo, guru mau apa," ujarnya.

Hayan mengakui apa yang dirasakan oleh para guru karena beberapa tuntutannya tidak dipenuhi oleh Bupati Ratna Ani Lestari itu memang cukup menyakitkan. Meski demikian, para guru seharusnya bisa lebih dewasa sehingga tidak mengorbankan siswa. "Kalau guru memang benar-benar kecewa, ajukan pensiun dini secara bersama dan ini tidak ada yang dikorbankan," ungkapnya. (abi/bay)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar
Read More... Mogok PGRI, Wali Murid Kecewa

Mogok PGRI Banyuwangi Berlanjut

.
0 komentar
Guru Mogok, Siswa Keleleran
BANYUWANGI-Ancaman mogok mengajar benar-benar dilakukan para guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banyuwangi kemarin (23/2). Meski belum merata di seluruh kecamatan, para guru terlihat berkumpul di kantor camat masing-masing.

Dari pantauan koran ini, para guru di beberapa kecamatan di Banyuwangi selatan lebih kompak untuk mogok mengajar. Para guru itu mendatangi kantor kecamatan masing-masing; seperti yang terlihat di Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Siliragung, dan Kecamatan Bangorejo. Tidak kecuali, para guru di Kecamatan Gambiran, Kecamatan Cluring, Kecamatan Srono, Kecamatan Muncar, dan Kecamatan Tegaldlimo. Mereka terlihat duduk dan berkumpul di halaman kantor kecamatan. Mereka hampir tidak melakukan aktivitas apa pun selain duduk dan mengobrol.

Para guru di wilayah Kecamatan Purwoharjo terlihat berkumpul di eks-kantor UPTD Pendidikan. Di tempat itu, mereka sudah berkumpul sejak pagi. Para siswa di daerah tersebut sebagian besar dipulangkan. "Kelas IX try out, untuk kelas VII dan VIII diliburkan," ujar salah satu siswa kelas IX SMPN 2 Purwoharjo.

Sebagian besar siswa SDN di Kecamatan Purwoharjo dipulangkan sejak pagi. Di beberapa sekolah juga ada siswa yang keleleran. Mereka hanya ditunggu oleh tukang kebun dan beberapa guru. "Guru-guru kumpul di kantor UPTD, sedangkan siswa dibiarkan berkeliaran," kata seorang warga di Desa Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo.

Para guru itu tidak terlalu lama berkumpul di kantor eks-UPTD Purwoharjo. Sekitar pukul 10.00, mereka sudah bubar dan pulang ke rumah masing-masing. "Aksinya sudah selesai, dilanjutkan besok lagi," ujar salah satu guru sambil berpesan agar identitasnya tidak dikorankan.

Sementara itu, para guru di Kecamatan Gambiran sudah mulai berdatangan di kantor kecamatan sejak pukul 07.30. Semakin siang, jumlah guru di sana terus bertambah. Hingga akhirnya, halaman kantor kecamatan itu nyaris tidak mampu menampung kendaraan milik para guru. Petugas Polsek setempat terlihat bersiaga di sekitar kantor kecamatan. "Aksi ini juga untuk solidaritas kepada para guru bantu yang tidak lekas diangkat menjadi PNS," sebut Dwi, seorang guru di Kecamatan Gambiran.

Begitu juga dengan para guru di Kecamatan Tegaldlimo. Mereka mulai datang di kantor kecamatan pukul 08.00. "Untuk urusan siswa, sudah kami serahkan kepada komite sekolah. Kami akan mogok mengajar sampai tuntutan PGRI dipenuhi oleh Bupati Ratna Ani Lestari," cetus H. Purwandianto, seorang guru di Kecamatan Tegaldlimo.

Purwandianto mengaku, dirinya tidak tahu sampai kapan para guru akan mogok mengajar. Yang jelas, semua itu sebagai bentuk solidaritas para guru yang nasibnya kurang diperhatikan oleh Pemkab. "Kami akan menunggu perkembangan dari pengurus PGRI Banyuwangi," sebut kepala sekolah SDN itu.

Dia menambahkan, mogok mengajar tersebut dimulai pukul 08.00 dan akan berakhir sesuai jam dinas, yakni pukul 13.00. "Kami akan terus berkumpul di kantor kecamatan ini," sebutnya.

Sementara itu, aksi mogok lebih seru terlihat di Kecamatan Genteng. Para guru menggelar mimbar bebas di Pendapa Kecamatan Genteng kemarin.

Ketika tiba di halaman kantor kecamatan, ratusan guru berseragam PGRI itu awalnya hanya duduk-duduk. Namun sekitar pukul 10.00, mereka menggelar mimbar bebas dengan pengeras suara megaphone. ''Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas!" teriak seorang guru.

Secara bergiliran, beberapa guru menyampaikan pernyataan yang mengecam Bupati Ratna Ani Lestari. Kecamatan itu dilontarkan karena Bupati tidak segera mengabulkan tuntutan PGRI. ''Besok kami akan melanjutkan aksi ini sampai ada instruksi lebih lanjut dari PGRI Banyuwangi," kata Rifa'i, seorang guru di Kecamatan Genteng.

Sementara itu, aksi mogok mengajar juga terjadi di Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Songgon, dan Kecamatan Rogojampi. Rencananya, aksi mogok mengajar akan terus berlangsung sampai beberapa hari mendatang. (abi/azi/bay)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar
Read More... Mogok PGRI Banyuwangi Berlanjut

Selasa, 23 Februari 2010

PGRI Demo di Kantor Bupati Banyuwangi

. Selasa, 23 Februari 2010
0 komentar
Demo Ricuh, Guru Siap Mogok
BANYUWANGI - Kericuhan sempat mewarnai aksi demo ribuan guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sore kemarin (22/2). Ribuan guru tersebut tidak sabar untuk masuk kantor Pemkab Banyuwangi. Namun, keinginan mereka dihadang oleh 1.000 personel polisi.

Terjadilah aksi saling dorong antara guru dan aparat keamanan. Polisi terpaksa mendorong barikade di depan Apotek Yani itu hingga 200 meter ke arah utara. Setelah situasi mereda, polisi akhirnya mengembalikan pagar besi yang dilengkapi kawat berduri tersebut ke posisi semula.

Melihat situasi memanas, Kabag Operasional Polres, Kompol Kholilur Rahman langsung turun tangan. Kholilur maju ke depan pagar besi untuk menenangkan ribuan guru yang terus merangsek masuk.

Selang beberapa menit kemudian, ribuan guru tersebut kembali ke tempat masing-masing. Namun, beberapa guru masih terus menggerutu. ''Kami ini guru dan masyarakat Banyuwangi, masak mau masuk ke Pemkab saja dihalang-halangi,'' teriak seorang guru.

Sementara itu, demo yang dimulai sejak pukul 14.30 itu dihadiri oleh ribuan guru dari seluruh kecamatan. Mereka sudah mulai berkumpul di sepanjang jalan A. Yani sejak pukul 12.00. Sejak saat itu, ruas jalan A. Yani ditutup untuk umum. Dari sisi utara, jalan ditutup sejak dari di depan SMPN 1 Banyuwangi. Sedang di sisi selatan pemkab, ruas jalan ditutup sejak di depan kantor kecamatan Banyuwangi.

Setelah seluruh guru berkumpul di depan SMPN 1 Banyuwangi, mereka bersama-sama mendekat ke kantor bupati. Namun mereka terhalang barikade pagar besi yang sudah dipasang di depan Apotek Yani. Akhirnya pendemo mulai menyampaikan orasi lewat dua kendaraan yang dilengkapi sound system. Tidak hanya itu, demo masal tersebut juga menyiapkan penyanyi dangdut, khusus untuk menghibur ribuan guru yang berunjuk rasa.

Ketua PGRI Banyuwangi, Husin Matamin memulai demo dengan melakukan orasi. Husin mengatakan, sudah cukup penderitaan para guru yang terus dibohongi oleh Bupati Ratna Ani Lestari. ''Kesabaran guru sudah habis, kami ini orang pintar. Lha, kok terus dibohongi. Kami tidak takut apabila dihukum lagi karena demo,'' teriaknya.

Husin menambahkan, dalam demo kali ini, PGRI juga menuntut agar Bupati Ratna ditahan. ''Kami minta kepada Kejagung, agar Bupati Ratna ditahan. Dia mengambil hak guru dan anehnya digunakan sebagai kepentingan pribadinya,'' teriaknya.

Setelah menyampaikan orasinya, Husin meminta agar diizinkan memasuki kantor Pemkab Banyuwangi. Namun, hal itu rupanya tidak langsung dikabulkan oleh aparat kepolisian. Tak ayal, terjadi adu mulut antara Husin dan aparat kepolisian.

Namun setelah terjadi kesepakatan, akhirnya Husin Matamin, Siswaji, Ririn serta tujuh pengurus PGRI lainnya diizinkan memasuki kantor Pemkab. Mereka langsung memasuki ruang rapat Sritanjung pemkab mulai pukul 15.30. Rapat yang disaksikan Kapolres AKBP Slamet Hadi Supraptoyo itu berlangsung cukup alot.

PGRI ngotot agar delapan tuntutannya dikabulkan oleh Bupati Ratna. Di dalam ruangan tersebut, PGRI ditemui oleh Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD) Djajat Sudrajat; Kepala Inspektorat, Jafry Jusuf; Asisten Sekkab Bidang Administrasi dan Ekonomi, Herman Sulistiyo; dan Asisten Sekkab Bidang Pemerintahan, Slamet Karyono. Tampak pula Kabag Organisasi Pemkab, Arief Setyawan dan Plt Kabag Humas M.Lutfi. ''Kami berempat menerima seluruh tuntutan PGRI, dan akan kami sampaikan kepada Bupati Ratna,'' kata Slamet Karyono.

Namun jawaban Slamet Karyono itu tidak memuaskan Husin dkk. Husin mengatakan bahwa PGRI sudah empat kali diberi janji palsu oleh pejabat pemkab. ''Jawaban pejabat setiap kali demo PGRI selalu sama. Saya sudah hafal Pak dengan jawabannya. Jawabannya selalu 'akan kami sampaikan'. Cukup sudah Pak, kami dibohongi terus,'' katanya.

Sembari menunggu hasil rapat, Suparmin melakukan orasi di depan ribuan guru di Jalan A Yani. Dia mengatakan, selama ini guru di Banyuwangi selalu dizalimi oleh penguasa. Apa yang menjadi hak guru tidak diberikan, bahkan selama ini guru hanya diberi janji palsu belaka.

Sementara setelah pertemuan di ruang rapat Sritanjung itu ternyata tidak menghasilkan kesepakatan hingga pukul 17.00. Sementara di luar kantor pemkab, ribuan guru sudah tidak sabar dan kembali akan menerobos pagar besi. Namun, kali ini aparat kepolisian berhasil menahan ribuan guru tersebut.

Tepat pukul 17.15, Husin Matamin dkk keluar meninggalkan ruang rapat Sritanjung. ''Bupati Ratna sudah melecehkan guru dan tidak memikirkan kepentingan rakyatnya,'' teriaknya.

Setelah pertemuan tersebut, akhirnya tetap tidak ada keputusan mengenai delapan tuntutan PGRI. ''Kami akan mogok hingga Bupati Ratna ditahan,'' teriak Husin disambut dengan tepuk tangan ribuan guru.

Husin mengatakan, sudah tiga kali PGRI menunggu janji -janji pejabat pemkab. Saat ini, PGRI sudah hilang kesabaran dan mereka memutuskan untuk mogok masal. ''Kalau ada guru yang masih tetap mengajar, dia adalah pengkhianat PGRI,'' cetusnya.

Husin mengatakan, seluruh guru harus berkumpul di depan kantor camat masing-masing mulai pagi ini. ''Apabila Bupati tidak ditahan, kami tetap akan mogok hingga delapan tuntutan kami dikabulkan,'' ancamnya.

Sekadar diketahui, delapan tuntutan PGRI tersebut adalah mendesak agar Bupati segera mencarikan solusi secara profesional, konstitusional berdasarkan Permen RI no. 48 tahun 2005 serta surat edaran Dirjen PMPTK 23 September 2008. Bahwa Bupati segera memproses pengangkatan guru bantu menjadi CPNS paling akhir 2009. ''Di Banyuwangi masih ada 292 guru bantu yang belum diangkat menjadi CPNS, dan 19 orang terancam tidak diangkat menjadi CPNS karena usianya sudah lebih dari 47 tahun,'' jelas Husin.

Tuntutan kedua, PGRI mendesak agar Bupati mengembalikan keberadaan UPTD pendidikan di kecamatan. Ketiga, mendesak bupati memberikan payung hukum bagi GTT dan PTT serta tunjangan penghasilan yang memadai bagi guru. Tuntutan keempat, menjamin kelancaran realisasi dana operasional sekolah per triwulan bagi SMP/SMA/SMK dan diberikannya dana pendamping BOS bagi SD dan SMP.

Tuntutan kelima, meninjau kembali kebijakan tentang ujian kemampuan komputer dan Bahasa Inggris sebagai persyaratan kenaikan PNS. Tuntutan keenam, mendesak Bupati merealisasikan dana tambahan penghasilan bagi PNS guru sebesar Rp 250 ribu per bulan. Tuntutan ketujuh, mendesak Bupati menerbitkan SK PNS bagi ratusan CPNS daerah yang sudah bertahun - tahun belum menerima SK definitif PNS. Tuntutan terakhir, mendesak Bupati memenuhi janjinya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru atau PGRI sesuai dengan pernyataan mantan asisten sekkab Hadi Sucipto pada Hari Rabu 4 November 2009 pukul 15.30. ''Saat itu disampaikan oleh Ketua DPRD Hermanto didampingi Hadi Sucipto di hadapan ribuan guru anggota PGRI se Jawa Timur, bahwa dalam dua hari permasalahan akan selesai dua hari setelah demo. Tapi hingga kini pernyataan tersebut hanya berita bohong,'' jelasnya. (lla/bay)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar
Taken by: muhamadalisaifudin.blogspot.com
Read More... PGRI Demo di Kantor Bupati Banyuwangi
 

Tamu Kampung Inggris

Traffic Pidato Inggris

Komentar Terbaru Sobat Setia Muhamad Ali Saifudin

All right reserved Muhamad Ali Saifudin is proudly powered by Blogger.com | Template by Agus Ramadhani | o-om.com