Jalur Lintas Selatan Jawa Timur: Kabarmu Kini

JLS Terkatung-Katung
Belum Bebaskan 26 Ha Hutan Produksi

BANYUWANGI-Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan Pemkab Banyuwangi dalam menuntaskan proyek Jalan Lintas Selatan (JLS).

Hingga kemarin, Pemkab masih belum membebaskan 26 hektare (ha) lahan hutan dan perkebunan untuk proyek jalan tersebut. Sebenarnya, proyek JLS sudah dimulai sejak tahun 2002. Dana pembangunan fisik pembuatan jalan tersebut dibiayai Pemprov Jawa Timur, sedangkan Pemkab hanya bertugas melakukan pembebasan lahan.
Kabid Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, A. Haris Harsono mengakui, pembangunan JLS sudah dimulai sejak tahun 2002. Di Banyuwangi, pembangunan jalan tersebut dimulai tahun 2004.

Menurut Haris, pembebasan lahan untuk proyek JLS terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pembebasan lahan di kawasan permukiman. Hingga Mei 2010, pembebasan lahan permukiman sudah 99 persen.

Sementara itu, jenis lahan kedua yang harus dibebaskan adalah kawasan hutan produksi. Jenis ketiga adalah kawasan lahan perkebunan. Nah, khusus lahan hutan produksi yang belum bisa dibebaskan adalah 26 ha. Terhambatnya pembebasan lahan hutan itu karena terlebih dahulu harus diukur untuk menetapkan tata batas.

Yang melakukan pengukuran lahan hutan adalah pihak yang berwenang, yaitu Perhutani. Oleh karena itu, pembebasan lahan di kawasan hutan produksi masih harus menunggu hasil pengukuran tata batas. "Anggaran untuk pembebasan lahan tersebut sudah ada di APBD 2010. Itu khusus untuk pembebasan lahan yang masuk kawasan hutan produksi," jelas Haris.

Haris menambahkan, tidak semua jalur yang digunakan JLS merupakan jalan baru. Sebagian lahan ternyata jalan lama yang sudah ada, dan hanya perlu pemeliharaan agar kualitasnya sama dengan jalan yang baru.

Sekadar diketahui, panjang lintasan JLS di Banyuwangi mencapai 110 kilometer, dan lebar antara 20-24 meter. JLS tersebut nanti akan langsung bersambung dengan Jalur Pantai Utara Jawa (Pantura).

Bappeda Banyuwangi sebagai koordinator tingkat kabupaten dalam proyek JLS itu bertugas membebaskan lahan. Selain itu, Bappeda juga bertanggung jawab dalam ganti rugi tegakan atau pohon-pohon yang ditebang dalam pembangunan JLS. Ganti rugi tegakan itu khusus untuk pohon di kawasan hutan produksi.

Haris menambahkan, sebenarnya ganti rugi tegakan juga berlaku untuk pohon atau tanaman di perkebunan yang ditebang. Namun, ternyata ada kesepakatan tambahan bahwa pihak perkebunan tidak mengharuskan ganti rugi.

Haris menjelaskan bahwa untuk perwujudan JLS, ada tiga jenis lahan yang harus dibebaskan, yaitu lahan permukiman, lahan hutan produksi, dan lahan perkebunan. Namun, pembebasan lahan hanya sesuai jumlah yang diperlukan untuk JLS. "Seperti halnya lahan permukiman, tidak lantas lahan rumah permukiman warga digusur. Namun, disesuaikan dengan keperluan jalan tersebut," ujarnya.

Lahan permukiman yang digunakan akan beli. Sementara itu, untuk ganti rugi tegakan kawasan hutan produksi, nanti akan diganti dengan lahan baru yang berpotensi dijadikan kawasan hutan produksi. "Kemungkinan besar lahan pengganti untuk kawasan hutan produksi akan ditempatkan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Utara," jelasnya. (mg2/bay) Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar