BANYUWANGI-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi dinilai tidak independen dalam Pemilukada 2010. Penilaian itu disampaikan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Politik Lokal Banyuwangi, Agus Safari.
Menurut Agus, mestinya PGRI tidak masuk wilayah politik praktis. Sebab, PGRI itu bukan partai politik, namun organisasi profesi guru.
Sebagai organisasi profesi, PGRI harus independen dalam setiap peristiwa politik. "Kalau tidak independen, PGRI sebagai organisasi profesi akan rentan dari konflik internal dan berpotensi untuk terbelah," cetusnya kemarin.
Saat ini, kata Agus, PGRI cenderung memihak kepada pasangan calon bupati tertentu. "Keberpihakan itu tidak menguntungkan PGRI sebagai organisasi profesi," sesalnya.
Pilihan cerdas PGRI dalam pemilukada, lanjut Agus, adalah netral terhadap semua cabup. Selanjutnya, anggota PGRI diberi kebebasan menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk menentukan pilihan terhadap salah satu cabup. "Seharusnya PGRI bersikap netral, sehingga kepentingan untuk dunia pendidikan di Banyuwangi dapat diperjuangkan secara baik dan profesional, tanpa harus mengorbankan sikap independen dan konsistensi PGRI. Sebagaimana diatur dalam AD/ART PGRI dan undang-undang guru dan dosen," ungkap guru pegawai negeri sipil itu.
Kecaman senada disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum 5 Maret, Mas Soeroso. Hanya saja, Soeroso menyoroti kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dalam acara PGRI di Gesibu Blambangan, beberapa hari lalu. Kehadiran wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu dinilai tidak etis. Sebab, PGRI menghadirkan semua pasangan cabup-cawabup dalam acaranya tersebut. Sehingga sebagai pejabat pemerintah, Gus Ipul terkesan sekali mendukung salah satu calon. "Sebagai pejabat pemerintahan, wagub seharusnya tidak menunjukkan sikap keberpihakan," cetusnya.
Apalagi, dalam acara itu sejumlah calon mengenakan baju seragam kebesaran PGRI layaknya mereka anggota organisasi guru tersebut. "Ada anggota PGRI jadi-jadian dalam acara itu," sesalnya.
Soeroso mengingatkan, agar pengurus PGRI tidak memanfaatkan kebesaran organisasinya untuk mendukung salah satu pasangan cabup. Guru sebagai pendidik, harap Soeroso, mestinya menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan. "Anggota PGRI jangan sampai terpancing dalam menentukan pilihannya," harapnya.(afi/irw)
Sumber: http://www.jawapos.com/radarbanyuwangi
Read More...
Warning PGRI Bersikap Netral
Menurut Agus, mestinya PGRI tidak masuk wilayah politik praktis. Sebab, PGRI itu bukan partai politik, namun organisasi profesi guru.
Sebagai organisasi profesi, PGRI harus independen dalam setiap peristiwa politik. "Kalau tidak independen, PGRI sebagai organisasi profesi akan rentan dari konflik internal dan berpotensi untuk terbelah," cetusnya kemarin.
Saat ini, kata Agus, PGRI cenderung memihak kepada pasangan calon bupati tertentu. "Keberpihakan itu tidak menguntungkan PGRI sebagai organisasi profesi," sesalnya.
Pilihan cerdas PGRI dalam pemilukada, lanjut Agus, adalah netral terhadap semua cabup. Selanjutnya, anggota PGRI diberi kebebasan menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk menentukan pilihan terhadap salah satu cabup. "Seharusnya PGRI bersikap netral, sehingga kepentingan untuk dunia pendidikan di Banyuwangi dapat diperjuangkan secara baik dan profesional, tanpa harus mengorbankan sikap independen dan konsistensi PGRI. Sebagaimana diatur dalam AD/ART PGRI dan undang-undang guru dan dosen," ungkap guru pegawai negeri sipil itu.
Kecaman senada disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum 5 Maret, Mas Soeroso. Hanya saja, Soeroso menyoroti kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dalam acara PGRI di Gesibu Blambangan, beberapa hari lalu. Kehadiran wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu dinilai tidak etis. Sebab, PGRI menghadirkan semua pasangan cabup-cawabup dalam acaranya tersebut. Sehingga sebagai pejabat pemerintah, Gus Ipul terkesan sekali mendukung salah satu calon. "Sebagai pejabat pemerintahan, wagub seharusnya tidak menunjukkan sikap keberpihakan," cetusnya.
Apalagi, dalam acara itu sejumlah calon mengenakan baju seragam kebesaran PGRI layaknya mereka anggota organisasi guru tersebut. "Ada anggota PGRI jadi-jadian dalam acara itu," sesalnya.
Soeroso mengingatkan, agar pengurus PGRI tidak memanfaatkan kebesaran organisasinya untuk mendukung salah satu pasangan cabup. Guru sebagai pendidik, harap Soeroso, mestinya menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan. "Anggota PGRI jangan sampai terpancing dalam menentukan pilihannya," harapnya.(afi/irw)
Sumber: http://www.jawapos.com/radarbanyuwangi
.png "English"){kind=small}
