Dewan Pendidikan, DPRD dan LSM Geregetan

Ancam Kerahkan Wali Murid Jika Mogok Mengajar Berlanjut

BANYUWANGI - Aksi mogok mengajar yang dilakukan guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi mulai panen kecaman. Dewan Pendidikan (DP) Banyuwangi menganggap Ketua PGRI Banyuwangi tidak konsisten. Komisi D DPRD Banyuwangi juga siap memanggil pihak yang berseteru yakni PGRI dan Bupati.

Bahkan, jika aksi mogok mengajar masih terus berlanjut hingga hari ini, ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengancam akan mengerahkan wali murid untuk melakukan sweeping terhadap guru yang mogok.

Ketua LSM Forum 5 Maret (Format), Mas Soeroso mengatakan, aksi mogok mengajar tidak seharusnya dilakukan oleh guru. Delapan tuntutan PGRI itu, kata dia, masih bisa diselesaikan dengan cara yang elegan, proporsional dan tepat.

Menurut Soeroso, perbuatan mogok mengajar sangat merugikan siswa dan wali murid. Menurutnya, kegiatan mogok mengajar juga bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi. Karena guru diangkat dan digaji oleh negara. Tugas pokok guru adalah mengajar, maka aksi mogok tersebut merugikan negara. "Kalau seperti itu, berarti uang gaji yang dibayarkan oleh negara telah disalahgunakan untuk kepentingan pembiayaan operasional mogok," sebut Soeroso dalam pers rilisnya.

Soeroso menegaskan, LSM Format mengecam keras aksi mogok mengajar tersebut. Apabila aksi mogok mengajar ini masih berlanjut, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada segenap wali murid. Wali murid akan dikerahkan untuk melakukan sweeping ke tempat guru yang mogok. Sweeping itu akan dilakukan, agar para guru kembali ke sekolah untuk menjalankan kewajibannya sebagai pengajar dan pendidik. "Kalau perlu, kami akan mendatangi satu per satu rumah para guru yang mogok itu," ujarnya.

Selain melakukan sweeping, Soeroso juga berniat akan melaporkan pelaku mogok mengajar itu ke Polres. Karena aksi mogok mengajar itu telah meresahkan orang tua dan wali murid.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Banyuwangi, Nurul Islam mengatakan PGRI harus menghentikan aksi mogoknya hari ini. Karena beberapa waktu lalu, sudah ada musyawarah antara DP dengan PGRI. DP sudah meminta PGRI untuk menghentikan aksi mogok mengngajar. ''Imbalannya, DP siap menjadi mediator PGRI dengan Bupati Banyuwangi. Dan, pertemuan antara Bupati Ratna dan Husin Matamin sudah dilakukan Jumat lalu (27/2). Tapi ternyata, kok masih saja tetap mogok,'' katanya.

Nurul menilai, Husin Matamin tidak mempunyai komitmen terhadap dunia pendidikan di Banyuwangi. Karena pendidikan di Banyuwangi merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat termasuk DP. Apabila mogok mengajar masih berlanjut, maka menjadi beban bagi DP.

Nurul mengatakan, DP selaku mediator sekaligus sebagai saksi terjadinya kesepakatan antara PGRI dengan Bupati Ratna itu merasa kecewa dengan Ketua PGRI. Menurutnya, Ketua PGRI Banyuwangi itu tidak mampu mengamankan komitmen yang telah terjadi.

Ketua PGRI Banyuwangi, Husin Matamin juga mengakui bahwa dirinya sudah bertemu dengan Bupati Ratna. Dalam pertemuan tersebut, PGRI meminta satu tuntutan segera direalisasikan secepatnya. ''Kami meminta Bupati Ratna memberikan SK untuk delapan PNS yang disanksi selambat-lambatnya Senin besok (hari ini,red),'' katanya.

Husin mengatakan, delapan PNS tersebut memang layak untuk diperjuangkan. Karena, mereka sudah membela seluruh guru di Banyuwangi, tetapi justru mendapat sanksi. Sedangkan tujuh tuntutan lainnya akan dikaji besok. ''Satu tuntutan dulu lah, yang dikeluarkan oleh Bupati. Sebagai bukti bupati menepati janjinya,'' katanya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Banyuwangi akan segera memanggil Bupati Ratna Ani Lestari. Ketua komisi D DPRD, Zainal Arifin Salam mengatakan, sikap para guru yang menggelar aksi mogok mengajar itu, telah menjadi bahasan khusus di komisinya. "Komisi D bisa memahami aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh para guru itu, dan kami pada dasarnya juga mendukung," katanya.

Menurut Zainal, apa yang dilakukan para guru itu sebenarnya sebagai bentuk sikap jengkel karena aspirasinya tidak pernah didengar oleh Bupati Ratna. "Seandainya Bupati Ratna itu sejak awal mau bertemu dan komunikasi dengan para guru, semua ini (mogok mengajar) tidak akan terjadi," ujarnya.

Sekadar diketahui, tanpa sepengetahuan Komisi D DPRD, ternyata diam-diam sudah ada pertemuan antara PGRI dengan Bupati Ratna di pendapa Jumat lalu (27/2). Pertemuan tersebut juga disaksikan oleh Dewan Pendidikan Banyuwangi.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD tetap minta agar guru tidak melanjutkan aksi mogok mengajar. Karena bagaimanapun juga, aksi mogok tersebut dianggap merugikan siswa dan wali murid. "Siswa tidak mendapat pelajaran, wali murid banyak yang marah," ujar Zainal.

Untuk menuntaskan masalah ini, Komisi D DPRD telah mengagendakan untuk memanggil Bupati Ratna dan pengurus PGRI Banyuwangi. "Bupati akan kami panggil dalam waktu yang secepatnya," sebutnya.(mg2/lla/abi/bay)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar
Taken by: muhamatalisaifudin.blogspot.com