Dispendikpora Banyuwangi: Mutasi Ratusan Guru Dibatalkan

Mutasi Ratusan Guru Dibatalkan

BANYUWANGI-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispendikpora) melakukan mutasi ratusan guru sekolah dasar (SD) Sabtu lalu (14/8). Namun, dua hari kemudian (16/8), mutasi masal itu dibatalkan secara mendadak tanpa ada penjelasan kepada guru yang terkena mutasi.

Jumlah guru yang terkena mutasi kali ini mencapai sekitar 237 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang bidang studi. Bahkan, surat keputusan (SK) mutasi itu juga sudah diberikan kepada masing-masing guru pada akhir pekan lalu.

Setelah mengantongi SK mutasi, mereka mendatangi sekolah tempat tugas barunya Senin kemarin. Mereka datang ke tempat tugas yang baru untuk laporan dan memperkenalkan diri kepada masing-masing kepala sekolah.

Namun, pada saat mereka datang ke sekolah tempat tujuan, ternyata mereka ditolak. Ratusan guru itu pun kaget dan bertanya-tanya tentang alasan penolakan mereka.

Para guru itu pantas kaget, karena mereka sudah mengantongi SK mutasi yang diteken langsung Bupati Ratna Ani Lestari. Setelah ditolak di tempat kerja yang baru, akhirnya sejumlah guru kembali ke sekolah asal.

Di sekolah asal pun mereka juga ditolak. Penolakan sekolah asal itu juga sangat beralasan. Sebab, guru yang bersangkutan sudah menerima SK mutasi untuk bertugas di tempat yang baru. Meski begitu, ada beberapa kasek yang menjelaskan kepada guru bahwa mutasi itu ternyata dibatalkan.

Sementara itu, informasi yang diterima wartawan koran ini, dasar beberapa kasek menolak guru tersebut karena ada pesan singkat (SMS) yang berisi informasi pembatalan mutasi dari salah seorang pejabat Dispendikpora. "Di tempat yang baru kami ditolak, kembali ke sekolah lama juga ditolak. Terus kita bertugas di mana," ujar seorang guru seraya meminta agar dirahasiakan identitasnya.

Kepala Dispendikpora Banyuwangi, Sulihtiyono, membenarkan adanya mutasi ratusan guru tersebut. Hanya saja, kata Sulihtiyono, pelaksanaan mutasi itu ditunda. Penundaan mutasi itu dilakukan karena masih perlu ada revisi.

Menurut Sulihtiyono, mutasi dilakukan dalam rangka pemerataan. Sebab, saat ini guru harus memiliki waktu 24 jam mengajar agar mendapatkan sertifikasi. "Tidak dibatalkan, tapi masih ditata lagi," ujarnya diplomatis.

Dia menambahkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, mutasi ratusan guru segera dilakukan. Saat ini, pihaknya masih melakukan penataan ulang beberapa guru yang terkena mutasi tersebut.

Secara terpisah, ketika dikonfirmasi masalah mutasi ratusan guru, Bupati Ratna Ani Lestari mengatakan, penataan ulang guru yang terkena mutasi itu dilakukan agar guru tidak menumpuk di wilayah perkotaan Banyuwangi.

Menurut Ratna, kalau semua guru menghendaki mengajar di Banyuwangi, lalu siapa yang akan mengajar di pedesaan. Pihaknya tidak ingin ada diskriminasi dalam penempatan guru PNS di kota dan desa. "Kalau tujuannya hanya ingin dekat rumah, ya suruh bikin kantor sendiri saja," ujar Ratna.

Menurut Ratna, penataan ulang itu dilakukan karena banyak keluhan dari sejumlah kepala sekolah. Berdasarkan keluhan itu, mata Dispendikpora melakukan penataan ulang.

Dia menambahkan, semua guru yang berasal dari Banyuwangi, menghendaki pindah ke Banyuwangi. "Kalau semua di Banyuwangi, kan perputaran uang hanya menumpuk di Banyuwangi," tambahnya. (afi/bay)

Sumber: Radar Banyuwangi Jawa Pos