CPNS 2010 Kabupaten Banyuwangi

DPRD : Harus Rekrut CPNS
Anggaran Masuk APBD 2010

BANYUWANGI - Setelah Ketua Komisi A DPRD Banyuwangi I Made Bagus Sudarmadja angkat bicara soal gagalnya tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), kemarin (5/1) giliran Ketua DPRD Hermanto menyikapi keputusan mendadak Bupati Ratna Ani Lestari itu.

Ketua DPRD asal PDIP tersebut menolak keputusan sepihak, yang diambil eksekutif dengan membatalkan pengadaan CPNS tahun 2010.

Diungkapkan, keputusan menyelenggarakan tes CPNS 2010, itu merupakan keputusan bersama antara DPRD dan eksekutif. Karena disetujui bersama, kata Hermanto, maka pembatalannya tidak bisa dilakukan secara sepihak. "Seperti yang dilakukan eksekutif saat ini," sesalnya.

Dalam pembahasan RAPBD 2010 lalu, beber dia, tim eksekutif ngotot untuk memasukkan anggaran pengadaan CPNS tahun 2010. Besarnya Rp 350 juta. Terkait anggaran itu, DPRD sempat mempertanyakan rencana dan program tersebut. "Yang menjadi persoalan adalah waktu pelaksanaan tes CPNS," ujarnya.

Pada tahun 2009, lanjut dia, kemampuan APBD cukup memadai untuk mengakomodasi anggaran pengadaan PNS baru. Namun, eksekutif tidak melakukan pengadaan CPNS.

Sementara, pada tahun 2010 kemampuan dana APBD turun drastis. Namun, eksekutif tetap memprogramkan pengadaan CPNS. "Saat itu, eksekutif ngotot anggaran pengadaan CPNS dimasukkan APBD 2010 dengan berbagai alasan," bebernya.

Namun, setelah usulan itu disetujui DPRD, tiba-tiba program itu dibatalkan secara sepihak. "Kita mempertanyakan, kenapa rencana itu dibatalkan begitu saja setelah sebelumnya ngotot agar anggaran masuk APBD 2010," sergahnya.

Sejatinya, lanjut Hermanto, kebutuhan tenaga PNS diperhitungkan sebelum anggarannya diusulkan ke DPRD. Kalau saat ini, eksekutif lantas beralasan, pengadaan CPNS tidak dilakukan, karena Pemkab kelebihan PNS, maka itu patut dipertanyakan. Sebelumnya, eksekutif ngotot akan mengadakan CPNS dengan alasan Pemkab kekurangan tenaga teknis. Namun setelah disetujui, eksekutif beralasan lain yang bertolak belakang. "Sebenarnya mana yang benar? Kurang atau lebih, kok tidak ada perencanaan yang memadai," kritiknya.

Dikatakan, anggaran pengadaan CPNS 2010 tidak bisa dibatalkan. Sebab, anggaran yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Diklat itu sudah menjadi keputusan bersama Banggar DPRD dan tim eksekutif. "Walau APBD belum disahkan, namun anggaran pengadaan CPNS Rp 350 juta tidak bisa dibatalkan begitu saja," tandasnya.

Saat ini, pembahasan RAPBD 2010 sudah final. Karena itu, anggaran sekecil apapun, yang sudah diputuskan bersama, tidak boleh dibatalkan atau ditambah. "Kalau membatalkan atau menambah anggaran, medianya melalui PAK (perubahan anggaran keuangan) APBD baru bisa. Kalau sekarang nggak bisa dengan alasan apapun," katanya.

Karena anggarannya sudah masuk APBD, tentu kegiatannya wajib dilaksanakan sesuai rencana. Bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Hermanto mengaku tidak bisa mengambil sikap saat ini.

Dia hanya menegaskan, kalau semua usulan anggaran kegiatan dalam APBD wajib dilaksanakan. Kalau eksekutif tidak melaksanakan rencana dan program yang diusulkan, DPRD memiliki mekanisme sendiri untuk menindaklanjutinya. "Keputusan DPRD sudah final. Karena anggaran sudah masuk APBD, maka kegiatannya harus dilaksanakan," tegasnya. (afi/irw)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar