Ribuan Guru Demo Lagi di Kantor Bupati Banyuwangi

Menagih Janji ke Bupati Siang Ini

BANYUWANGI - Ribuan guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi akan turun ke jalan mulai pukul 12.00 siang ini. Mereka akan menyampaikan delapan tuntutan dan menagih janji kepada para pejabat pemkab dan Bupati Banyuwangi.

Ketua PGRI Banyuwangi, Husin Matamin mengatakan, izin untuk turun jalan sudah di serahkan ke Polres Banyuwangi. Karenma itu, menurtunya tidak ada alasan lagi untuk melarang anggota PGRI mendekat ke kantor Pemkab Banyuwangi.

Husin menambahkan, aksi turun jalan kali ini dijamin tidak mengganggu jam mengajar para guru. Karena, hari ini kebetulan ada ujian tengah semester. Sehingga siswa bisa pulang lebih awal. ''Pukul 11.00 siswa sudah pulang. Sedangkan aksi turun jalan akan dilakukan mulai pukul 12.00,'' jelasnya.

Husin berharap, Bupati Ratna Ani Lestari dan jajaran pejabat pemkab bisa hadir untuk mendengarkan tuntutan PGRI siang ini. ''Sudah cukup kami diberi janji-janji palsu oleh pejabat pemerintah,'' ujarnya.

Sementara itu, delapan tuntutan PGRI adalah mendesak agar Bupati segera mencarikan solusi secara profesional, konstitusional berdasarkan Permen RI no. 48 tahun 2005 serta surat edaran Dirjen PMPTK 23 September 2008. Bahwa Bupati segera memproses pengangkatan guru bantu menjadi CPNS paling akhir 2009 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. ''Di Banyuwangi masih ada 292 orang guru bantu yang belum diangkat menjadi CPNS. Sebanyak 19 orang di antaranya terancam tidak diangkat menjadi CPNS, karena usia mereka sudah lebih dari 47 tahun,'' jelas Husin.

Tuntutan kedua, PGRI mendesak agar Bupati mengembalikan keberadaan UPTD Pendidikan seperti semula. Ketiga, mendesak Bupati memberikan payung hukum bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta tunjangan penghasilan yang memadai bagi guru. Tuntutan keempat, Bupati harus menjamin kelancaran realisasi dana operasional sekolah per triwulan bagi SMP/SMA/SMK, dan diberikannya dana pendamping BOS bagi SD dan SMP.

Tuntutan kelima, meninjau kembali kebijakan tentang ujian kemampuan komputer dan bahasa Inggris sebagai persyaratan kenaikan pangkat PNS. Tuntutan keenam adalah mendesak Bupati agar merealisasikan dana tambahan penghasilan bagi PNS guru sebesar Rp 250 ribu per bulan, terhitung mulai Januari 2009. Sekadar diketahui, jatah dana tambahan penghasilan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 23.637.525.000. ''Ke manakah uang tersebut, kok sampai sekarang belum diberikan,'' kata Husin.

Tuntutan ketujuh, Bupati diminta menerbitkan SK PNS bagi ratusan CPNS daerah yang sudah bertahun - tahun belum menerima SK definitif PNS. Tuntutan kedelapan atau yang terakhir adalah, mendesak bupati memenuhi janjinya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru atau PGRI sesuai dengan pernyataan mantan Asisten Sekkab, Hadi Sucipto pada hari Rabu 4 November 2009 pukul 15.30. ''Saat itu disampaikan oleh Ketua DPRD Hermanto didampingi Hadi Sucipto di hadapan ribuan guru anggota PGRI se Jawa Timur. Disampaikan bahwa permasalahan akan selesai dua hari setelah demo. Tapi ternyata hingga kini, pernyataan tersebut hanya berita bohong,'' jelasnya. (lla/bay)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/